BPS Catat Kota dan Kabupaten Bogor ‘Juara’ Dalam Hal Penganguran Se-Jawa Barat

BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022.

Dalam catatan BPS tersebut tercatat tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor mencapai 10,78 persen, artinya Kota Bogor menduduki posisi tertinggi tinggat pengangguran di wilayah Jabar

Sementara, Kabupaten Bogor berada diurutan ketiga dengan presentase 10,64 persen di bawah Kota Cimahi diurutan kedua dengan presentase 10,77 persen.

Meski begitu, sejak 2020 BPS Jabar mencatat bahwa TPT di Kota Bogor cenderung menurun dalam setiap tahunnya.

Pada 2020, TPT di Kota Bogor menduduki posisi ketiga dengan presentase mencapai 12,68 persen. Di tahun ini, Kabupaten Bogor menduduki urutan pertama dengan presentase 14,29 persen diikuti Kota Cimahi mencapai 13,30 persen.

Sedangkan di 2021, TPT di Kota Bogor menurun menjadi 11,79 persen. Namun presentasi itu tak merubah urutan atau tetap menduduki urutan ketiga se-Jabar.

Kepala BPS Kota Bogor Dariyanto mengatakan peningkatan jumlah TPT tersebut melihat indikator orang yang tidak bekerja yang dibagi dengan angkatan kerja.

“Di tahun 2022 Kota Bogor memang paling tinggi ternyata di angka 10,78 persen. Terus kenapa? Nah kalau kenapanya saya kurang tahu persis karena hanya pengambil kebijakan yang tahu,” ungkap Daryanto usai menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor pada Selasa, (27/6/2023).

Dariyanto menjelaskan, yang menjadi tolak ukur catatan BPS adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas namun masih mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan.

“Jadi dilihat dari aktivitasnya berdasarkan usia, selama dia berusia di atas 15 tahun, kemudian aktivitasnya tidak sekolah, tidak mengurus rumah tangga yaitu dia nanti akan sebagai kans untuk dia itu sebagai pengangguran atau enggak,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya tingkat pengangguran terbuka tersebut tentu berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kota Bogor.

Tak hanya itu, kata Daryanto, hal itu juga akan berdampak multiplayer terhadap hal lainnya. Seperti maraknya tindak kriminal dan lain sebagainya.

“Kalau dalam benak saya setiap orang itu pasti akan survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya atas tingginya pengangguran, problem sosial akan semakin tinggi kemungkinannya,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor khususnya Wali Kota Bogor, Bima Arya tak perlu panik dalam menyikapi hal itu.

Pihaknya pun mengajak Pemkot Bogor secara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.

“Ini harus kita luruskan jangan tiba-tiba dikoreksi justru malah jadi panik, koreksi ini adalah untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik. Saya juga mengingatkan nih kalau ada koreksi, pemimpin itu harus siap,” tegasnya.

Selain Covid-19, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini banyak indikator yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor.

Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor untuk berakselerasi melakukan penanganan khusus dalam mengejar ketertinggalan.

“Komisi IV akan mengeluarkan rekomendasi. Dan kita akan susun dulu konsep dan rekomendasinya untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor,” pungkasnya.