Gelar Pertemuan Bilateral, Menteri LH dan Menteri Iklim Inggris Bahas Tiga Isu Utama Soal Lingkungan

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim Kerajaan Inggris, Kerry McCarthy MP, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk perubahan iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Hanif menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang telah terjalin lebih dari 75 tahun. Ia meyakini, dengan adanya deklarasi Joint Statement antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris H.E. Keir Starmer, kerja sama kedua negara akan semakin kuat dan strategis.

“Tiga isu utama menjadi fokus kerja sama lingkungan Indonesia-Inggris, yaitu perubahan iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Hanif.

Terkait perubahan iklim, Hanif menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga target suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Indonesia menargetkan puncak emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030, serta net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU). Indonesia juga berupaya mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam upaya menurunkan emisi, Hanif menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Ia juga menyambut baik kelanjutan kerja sama UK PACT yang kini bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengembangan kebijakan carbon pricing dan carbon tax.

“Indonesia telah memulai perdagangan karbon melalui Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), namun masih perlu pengembangan signifikan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hanif, pemerintah juga tengah memperkuat sistem registri karbon nasional yang transparan, efisien, dan dapat diakui secara global.

Dalam isu pengelolaan sampah, Hanif menyoroti urgensi penanganan sampah plastik, terutama di wilayah wisata seperti Bali. Ia mendorong pengurangan sampah dari hulu melalui penerapan ekonomi sirkular dan mempercepat program waste to energy serta pengelolaan sampah laut.

“Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir menjadi salah satu pilar utama transformasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Pada isu keanekaragaman hayati, Hanif menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat strategi konservasi melalui pengembangan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), serta upaya integrasi valuasi jasa lingkungan antara kredit karbon dan keanekaragaman hayati.

Hanif menyebut, pihaknya telah menerima concept note dari Kerajaan Inggris yang kini sedang ditelaah tim teknis untuk ditindaklanjuti menjadi dokumen kerja sama formal. Ia berharap proses ini dapat dipercepat melalui komunikasi intensif antarkementerian.

“Saya sangat terbuka untuk mendiskusikan berbagai peluang kerja sama masa depan di sektor lingkungan. Saya yakin, hal ini akan membawa manfaat besar bagi kedua negara,” tutupnya. (Redaksi)