LKPP Perkuat Sistem Pengadaan Digital, SPSE Versi 5 Ditargetkan Berlaku pada 2027

BOGOR – Penyederhanaan akses dan integrasi sistem menjadi fokus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengembangkan ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 yang ditargetkan mulai digunakan pada tahun anggaran 2027.

Upaya tersebut disosialisasikan melalui kegiatan pendampingan pembuatan akun INAPROC dan diseminasi SPSE Versi 5 bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (20/10/2026).

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menjelaskan INAPROC menjadi pintu akses terpadu bagi pengguna untuk memanfaatkan berbagai layanan pengadaan pemerintah. Kehadiran sistem ini diharapkan menghilangkan kebutuhan penggunaan akun terpisah pada sejumlah aplikasi.

Sebelumnya, pelaku pengadaan harus mengakses aplikasi seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), SPSE, dan e-Katalog dengan akun masing-masing. Melalui INAPROC, akses tersebut disederhanakan menggunakan mekanisme single sign-on.

“Kalau dulu sistem pengadaan digital itu banyak. Ada SIRUP, ada SPSE, ada e-Katalog, punya akun masing-masing. Sekarang terintegrasi. Istilah kerennya single sign-on,” kata Patria.

Ia menyebutkan, INAPROC juga mendukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Di sisi lain, SPSE Versi 5 dikembangkan untuk mengikuti perubahan regulasi sekaligus menjawab kebutuhan pengadaan yang semakin mengandalkan teknologi digital.

Patria menekankan, keberhasilan transformasi digital pengadaan membutuhkan keterhubungan antarsistem, termasuk dengan sistem pembayaran. Dengan demikian, proses pengadaan tidak hanya berlangsung secara elektronik pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia, tetapi juga terintegrasi dengan transaksi pembayaran.

“Menurut kami, salah satu cara untuk membuat pengadaan 100 persen digital adalah integrasi dengan pembayaran,” ungkapnya.

Menurut Patria, integrasi tersebut juga berpotensi memperluas pemanfaatan data pengadaan. Data yang terkumpul secara terstruktur dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Untuk menunjang penerapan sistem baru, LKPP menggelar pendampingan agar para pelaku pengadaan memahami tata cara pembuatan akun INAPROC serta penggunaan SPSE Versi 5. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menjadi ruang pertukaran informasi dan pengalaman mengenai implementasi pengadaan digital.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi kegiatan. Ia menilai sosialisasi tersebut penting untuk meningkatkan kesiapan perangkat daerah dan pelaku pengadaan sebelum sistem diterapkan.

“Versi 5 ini tujuannya untuk mempercepat layanan pemerintah kepada masyarakat dengan mekanisme pengadaan yang digital,” ujar Hanafi, didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Undang Sulaiman.

Hanafi berharap, penerapan INAPROC dan SPSE Versi 5 dapat membantu memperlancar pelaksanaan program pemerintah yang telah tertuang dalam APBD. Proses pengadaan yang lebih terintegrasi diharapkan mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Melalui persiapan tersebut, LKPP dan Pemkot Bogor mendorong kesiapan sumber daya manusia serta sistem pendukung agar penerapan pengadaan digital dapat berjalan sesuai target. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Riza)