Rakor Satgas Koperasi Merah Putih, Jenal Mutaqin Soroti Keterbatasan Lahan dan Kemdala BI Checking

BOGOR – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKM Dagin) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi Satgas Kecamatan Koperasi Merah Putih (KKMP) di Hotel Grand Padjadjaran, Senin (8/12/2025).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin ini dihadiri para perwakilan satgas kecamatan, perangkat OPD terkait, serta unsur Forkopimda Kota Bogor.

Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola koperasi di Kota Bogor, terlebih setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan koperasi strategis.

“Ini menjadi sesi yang cukup strategis. Inpres 9 tahun 2025 tentang koperasi itu penting, tetapi di lapangan saya akui sekitar 80 persen orang-orang yang terlibat dalam pengurusan masih baru,” ujar Jenal.

Ia menjelaskan bahwa Dinas KUKM Dagin Kota Bogor telah menyelesaikan lima tahap pembekalan bagi para pengurus koperasi, mulai dari sekretaris, bendahara, hingga pengawas internal dan eksternal. Dengan pembekalan tersebut, para pengurus kini diharapkan dapat menjalankan koperasi secara lebih profesional.

Pada kesempatan itu, Jenal juga memaparkan sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan untuk pengembangan gerai koperasi.

“Idealnya itu membutuhkan lahan 1.000 meter. Tapi faktanya Bogor sangat terbatas. Dari 40 lokasi yang diusulkan, hanya dua yang disetujui, yakni di Cilendek Timur dan Ciparigi. Progres pematangan lahannya saat ini sudah berjalan,” jelasnya.

Selain itu, persoalan pencairan pinjaman hingga Rp3 miliar juga menjadi hambatan tersendiri. Meski jaminan dapat menggunakan DAU dan DAK, proses pencairan tetap terkendala akibat pengecekan BI Checking yang harus dilalui seluruh pengurus.

“Kalau satu saja yang bermasalah, semuanya gagal,” tegasnya.

Jenal pun meminta penjelasan dan solusi dari Asdep terkait mekanisme tersebut. Ia mencontohkan gerai koperasi di Bantarjati yang telah diresmikan dan berjalan meski hanya memiliki lahan 150 meter. Menurutnya, semangat seperti itu tetap perlu didukung dengan solusi konkret terkait keterbatasan lahan dan tata kelola pembiayaan.

Untuk itu, ia meminta agar Satgas KKMP di tingkat kecamatan mampu bekerja secara makro dan aktif melakukan koordinasi dengan satgas di tingkat provinsi maupun pusat.

“Saya harap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tapi benar-benar menghasilkan forum diskusi yang melahirkan solusi atas permasalahan yang saya sampaikan,” pungkasnya. (Riza)