Komisi I DPRD Kota Bogor Dalami Dugaan Penyalahgunaan Aset Daerah, Bapenda Akan Dipanggil

BOGOR – DPRD Kota Bogor memastikan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Federasi Mahasiswa Revolusioner (FMR) Bogor Raya terkait dugaan penyalahgunaan aset daerah.

Laporan tersebut diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, usai aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (2/7/2026).

Sugeng Teguh Santoso mengatakan dirinya menerima mandat dari Ketua DPRD Kota Bogor untuk menampung sekaligus mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi melalui mekanisme pengawasan DPRD.

Menurutnya, dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh pihak di luar kepentingan pemerintahan tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset daerah.

“Tindakan penyalahgunaan kewenangan terkait mobil mahal itu sangat mendasar. Kelihatannya sederhana, tapi di sana ada hubungan yang intens. Tugas LSM atau ormas itu sebetulnya memberdayakan masyarakat, bukan mengambil keuntungan dari posisinya demi kepentingan pribadi dengan menggunakan sumber daya pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa STS itu.

Ia mengatakan, apabila terdapat hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak tertentu, maka harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalaupun ada hubungan kerja sama, harus jelas dasarnya apa. Ini menyangkut soal tata kelola, atau jangan-jangan pemerintah takut dengan LSM,” katanya.

Sebagai langkah awal, Komisi I DPRD Kota Bogor akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna meminta penjelasan terkait dugaan penggunaan kendaraan dinas tersebut.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, mulai dari dugaan penyalahgunaan aset daerah, pokok-pokok pikiran (pokir), dugaan gratifikasi hingga persoalan transportasi publik, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, ia menilai dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas menjadi perhatian khusus karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bogor. (Riza)