Dedie Rachim Pertanyakan Mangkraknya Pembangunan Terminal Baranangsiang

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mendorong Pemerintah Pusat untuk segera memastikan kelanjutan pembangunan Terminal Baranangsiang yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan sejak aset tersebut beralih menjadi kewenangan pusat pada 2019.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam pertemuan beberapa hari lalu. Menurutnya, Pemkot membutuhkan kepastian agar pengembangan kawasan Baranangsiang dapat berjalan sesuai rencana.

“Tapi intinya kami mempertanyakan bagaimana dengan Terminal Baranangsiang. Sampai hari ini belum ada kepastian pembangunan,” ujar Dedie, Kamis (6/8/2026).

Dedie menuturkan, apabila Pemerintah Pusat belum memiliki rencana merealisasikan pembangunan terminal tersebut, Pemkot Bogor mengusulkan agar pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat bagaimana kemungkinan apabila Terminal Baranangsiang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat, maka kami meminta agar terminal tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bogor,” katanya.

Ia menjelaskan, usulan itu tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku terkait pembagian kewenangan pengelolaan terminal. Saat ini Terminal Baranangsiang masih berstatus terminal tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah dapat mengelola terminal tipe B dan tipe C.

Menurut Dedie, Kementerian Perhubungan akan mengkaji kemungkinan mempertahankan status terminal sebagai tipe A atau mengembalikannya kepada Pemkot Bogor.

Selain pengembalian aset, kata dia, terdapat alternatif lain apabila mitra Pemerintah Pusat belum mampu melaksanakan proyek tersebut, yakni membuka peluang kerja sama dengan investor atau pihak ketiga yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan kawasan Terminal Baranangsiang.

Dedie juga mengingatkan bahwa kepastian pembangunan kawasan Baranangsiang menjadi semakin penting karena telah masuk dalam rencana pengembangan transportasi massal nasional. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu titik akhir LRT Jabodebek yang ditargetkan mencapai Kota Bogor pada 2030.

“Kalau tahun 2030 LRT masuk Bogor, harus jelas. Jangan sampai kawasan itu seluruhnya menjadi mal atau apartemen. Di mana posisi stasiunnya, di mana posisi terminalnya, itu yang kami tanyakan,” pungkasnya. (Riza)