Jadi Jalur Alternatif Warga, KNPI Minta Perbaikan JPO Batutulis-Ranggamekar Ditunda

BOGOR – Rencana perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan Kelurahan Batutulis dengan Ranggamekar mendapat perhatian dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bogor Selatan.

KNPI meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor tidak terburu-buru melakukan pekerjaan pada jembatan tersebut. Pasalnya, akses itu masih menjadi jalur alternatif yang dimanfaatkan warga di tengah berlangsungnya pembangunan trase Batutulis.

Ketua KNPI Bogor Selatan, Abdulloh Haris atau Bador, mengatakan keberadaan JPO tersebut masih memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Terutama bagi warga Ranggamekar, Pamoyanan, Cipaku, Genteng dan wilayah sekitar yang menggunakan kendaraan roda dua.

“Jembatan tersebut merupakan jalan alternatif yang strategis dan sampai saat ini masih digunakan masyarakat, khususnya yang menggunakan roda dua,” kata Bador, Senin (24/8/2026).

Menurut Bador, kondisi akses masyarakat saat ini masih bergantung pada jembatan tersebut. Jika perbaikan dilakukan dalam waktu dekat dan akses ditutup, warga berpotensi harus menggunakan jalur lain yang dinilai kurang praktis.

Ia pun meminta Disperumkim mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan perbaikan dengan melihat progres pembangunan trase Batutulis.

“Selama pengerjaan trase Batutulis masih dilakukan, warga Bogor Selatan menggunakan akses jalan tersebut. Karena itu, kami meminta agar rencana perbaikan jembatan dipertimbangkan kembali,” ujarnya.

Bador menilai, kebutuhan terhadap JPO tersebut akan berkurang setelah trase baru Batutulis selesai dibangun. Berdasarkan perkiraannya, pekerjaan trase tersebut dapat rampung pada awal 2027 sehingga masyarakat memiliki pilihan akses baru.

“Di awal tahun depan akses jembatan tersebut sudah tidak banyak digunakan lagi karena berbarengan dengan selesainya pembangunan jalan trase baru Batutulis,” katanya.

Atas dasar itu, KNPI Bogor Selatan mengusulkan agar pekerjaan perbaikan JPO dilakukan setelah trase baru selesai dan mulai dimanfaatkan masyarakat.

“Kami memohon kepada Disperumkim untuk segera menindaklanjuti dan memberikan pertimbangan agar perbaikan jembatan ditunda hingga tahun depan,” tegasnya.

Bador menegaskan, permintaan penundaan bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun perbaikan infrastruktur. Menurutnya, KNPI hanya meminta agar waktu pekerjaan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas warga sehingga tidak menimbulkan persoalan akses.

“Kami bukan menolak perbaikan jembatan, tetapi meminta waktunya ditunda sampai tahun depan. Dengan begitu, ketika trase baru sudah selesai dan bisa digunakan, perbaikan jembatan dapat dilakukan tanpa terlalu mengganggu aktivitas masyarakat,” jelasnya.

Jika permintaan tersebut tidak mendapat respons, KNPI Bogor Selatan menyatakan akan membawa persoalan itu ke DPRD Kota Bogor. Langkah tersebut dinilai perlu untuk membahas pemanfaatan jembatan serta dampaknya terhadap mobilitas warga.

“Kami akan melakukan langkah-langkah strategis apabila permintaan ini tidak digubris. Kami akan meminta kepada DPRD Kota Bogor untuk melaksanakan RDP terkait pemanfaatan jembatan yang selama ini dijadikan jalan alternatif oleh warga,” pungkasnya. (Riza)