Demi Layani Warga, Petugas Kelurahan Cilendek Barat Jemput Bola Aktivasi IKD

BOGOR – Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dengan mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Program ini juga menjadi langkah mendukung digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat.

Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar, menegaskan bahwa kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu fokus utama pihaknya. Berbagai pendekatan dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa terkendala waktu maupun kondisi di lapangan.

Ia mengingatkan jajarannya untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga profesionalisme dalam menghadapi beragam persoalan saat bertugas.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima,” kata Otong, Jumat (16/10/2026).

Sebagai bentuk nyata peningkatan pelayanan, Kelurahan Cilendek Barat tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor. Petugas juga turun langsung ke lingkungan warga untuk membantu proses aktivasi IKD.

Pelayanan jemput bola tersebut bahkan berlangsung hingga malam hari. Upaya ini menyasar warga yang memiliki kesibukan pada jam kerja sehingga tetap berkesempatan mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami lakukan jemput bola ke wilayah-wilayah. Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja,” tuturnya.

Sementara itu, percepatan aktivasi IKD berkaitan erat dengan penerapan sistem digital dalam pendataan dan pengusulan penerima bantuan sosial di Kota Bogor.

Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, menyampaikan bahwa Kota Bogor ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi bansos.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memperbaiki validitas data penerima manfaat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah data cleansing atau pembersihan data untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi, mulai dari domisili hingga kepemilikan aset yang berkaitan dengan penilaian kelayakan bantuan.

Rully menjelaskan, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD dapat memanfaatkan integrasi dengan aplikasi Perlinsos untuk mengajukan usulan penerima bantuan secara mandiri melalui telepon pintar.

“Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas,” ujarnya.

Selain mengajukan usulan untuk kebutuhan tertentu, warga yang sudah mengaktifkan IKD juga dapat berperan sebagai Agen Perisai. Peran ini memungkinkan masyarakat ikut membantu mengusulkan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan.

Rully menambahkan, aplikasi Perlinsos menyediakan fitur verifikasi wajah dan pemeriksaan awal kelayakan. Mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

“Proses verifikasi wajah dan kelayakan kini sangat cepat, tidak sampai satu menit sudah keluar potensi hasilnya. Bahkan jika ada ketidaksesuaian sistem, misalnya nama warga digunakan pihak lain untuk menghindari pajak progresif kendaraan, masyarakat atau agen bisa langsung mengajukan sanggahan di aplikasi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pembaruan data mencakup kelompok desil 1 hingga desil 10 dengan sasaran sekitar 1,16 juta jiwa penduduk Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat basis data kependudukan sekaligus mendukung penentuan penerima bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Integrasi identitas digital dan sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pendataan, pengusulan, hingga penyaluran bantuan. Dengan demikian, potensi ketidaktepatan sasaran dapat ditekan melalui data yang lebih mutakhir.

Rully berharap, pembenahan tersebut dapat mendukung pelaksanaan program bantuan sosial pada tahun anggaran 2027 dengan basis data yang lebih akurat.

“Diharapkan pada penyaluran bansos tahun anggaran 2027 mendatang, basis data penerima manfaat sudah benar-benar presisi dan transparan,” pungkasnya. (Riza)