Permudah Masyarakat Dalam Pembayaran PBB, Bapenda Kota Bogor Luncurkan Lapak On

BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan evaluasi pelaksanaan eletronifikasi transaksi di Hotel Sahira Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (6/6/2023).

Rakor yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekda Kota Bogor Hj Syarifah Sofiah Dwikorawati, dan perwakilan Bank Indonesia ini sekaligus melaunching layanan baru dari Bapenda dengan nama Layanan Pajak Online PBB P2 (Lapak On).

Lapak On ini diluncurkan agar dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB dan pajak lainnya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membutuhkan biaya pembangunan. Salah satu sumber biaya pembangunan adalah dari PAD. Untuk PAD konvensional diperoleh dari BPHTB dan PBB Kota Bogor.

Untuk itu, kata Dedie perlu adanya terobosan inovasi bagaimana PBB bisa semakin efektif, terutama pelayanan kepada masyarakat. Untuk itulah diluncurkannya Lapak On dari Baornda Kota Bogor ini

“Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya sistem digitalisasi dan online,” ungkap Dedie kepada wartawan usai Rakor PAD pada Selasa (6/6/2023).

Selama ini, lanjut Dedie pembayaran PBB, BPHTB dan lainnya harus konvensional atau manual. Tetapi dengan dengan adanya Lapak On, masyarakat bisa mengakses melalui website Bapenda.

“Diharapkan dengan kemudahan ini, efeknya adalah meningkatnya pelayanan sehingga masyarakat lebih patuh dan lebih mudah lagi membayar PBB dengan 11 layanan didalamnya,” katanya.

Dedie menjelaskan, dengan inovasi dengan terobosan-terobosan diharapkan bukan hanya di PBB saja, tapi ada peningkatan pada pajak-pajak dan retribusi lain, sehingga keinginan Pemkot Bogor untuk mengoptimalisasikan dari PAD semakin tinggi.

“Dalam kondisi Kota Bogor seperti sekarang, saya optimis mungkin PAD bisa capai Rp1,5 sampai Rp2 triliu,” ungkapnya.

Namun, kata Dedie hak itu belum bisa tercapai, karena mungkin ada yang belum terjangkau, masih lemah pengawasannya, ada ketidak jujuran dari pelaku usaha dan belum sepenuhnya kesadaran publik terbangun.

“Jadi, memang banyak faktor, melalui inovasi dan terobosan-terobosan ini, target kedepan bisa lebih tinggi lagi, lebih baik dan lebih mudah untuk dicapai,” harapnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menuturkan, sampai 31 Mei 2023, pendapatan PBB Kita Bogor mencapai Rp118 miliar dari target Rp165 miliar.

Namun, lanjut Deni dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama pedapatan PBB hanya terkumpul Rp89 miliar. Dengan begitu ada peningkatan sekitar Rp30 miliar dari tahun lalu pada bulan yang sama.

Ia menyatakan, bahwa kedepan, pihaknya akan memperbaiki pelayanan, sebab digitalisasi berpengaruh kepada pembayaran.

“Kami juga kemarin memberikan stimulus, sehingga warga tertarik untuk membayar lebih cepat,” tutur Deni. (dit)