Kasus Gadai SK Satpol PP Kota Bogor, Atasan Terancam Demosi hingga Pemecatan

BOGOR – Kasus dugaan penggadaian Surat Keputusan (SK) milik belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor oleh atasannya sendiri kini menjadi pwrhatian Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Ia menyatakan telah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk mendalami kasus tersebut.

Dedie menegaskan bahwa mekanisme penggajian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berjalan sebagaimana mestinya.

Ia membantah adanya anggapan bahwa hak gaji para pegawai tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Saya sudah memerintahkan dan menginstruksikan kepada inspektorat untuk mendalami. Jadi tidak benar bahwa penggajian tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Mekanisme penggajian dan lain sebagainya sudah berjalan,” ujar Dedie, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, Dedie mengakui bahwa persoalan ini bermula dari kebutuhan pribadi pegawai yang kemudian berujung pada praktik peminjaman ke bank. Namun, ia menyoroti adanya dugaan kesalahan dalam mekanisme pengelolaan, karena proses tersebut melibatkan atasan.

“Akan tetapi, namanya orang punya kebutuhan, kemudian mereka berhutang ke bank dan sebagainya itu hal yang biasa. Hanya mungkin ini ada mekanisme yang salah, karena dikelola oleh atasannya,” jelasnya.

Pemkot Bogor, lanjut Dedie, telah memberikan catatan serius terhadap kasus tersebut. Ia memastikan bahwa pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi dan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada para korban.

“Nah ini kan kita sudah memberikan catatan. Yang bersangkutan akan kita berikan sanksi dan tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan kepada anak buahnya,” tegasnya.

Terkait bentuk sanksi, Dedie menyebut pelanggaran tersebut masuk kategori berat. Ia membuka kemungkinan adanya beberapa opsi hukuman, mulai dari demosi hingga pemecatan, sesuai hasil rekomendasi pemeriksaan.

“Rekomendasinya pelanggaran berat, nanti ada beberapa alternatif,” pungkasnya. (Riza)