Dedie Rachim Lantik Sejumlah Pejabat, Minta Utamakan Kepentingan Warga

BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (27/7/2026).

Pengisian jabatan definitif tersebut dilakukan untuk mengakhiri sejumlah posisi yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan itu mencakup jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD Kota Bogor, Kepala Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Bapenda Kota Bogor, serta Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat.

Dedie menegaskan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

“Untuk di bidang Kesra ini nomor satu yang paling penting adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak dibantu dan diberikan bantuan. Jadi jangan karena siapa, hubungannya apa, tapi betul-betul dengan data dan fakta lapangan,” kata Dedie.

Ia menilai prinsip tersebut penting agar anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Bagian Kesra juga diminta terus menjaga hubungan harmonis dengan seluruh unsur dan tokoh lintas agama di Kota Bogor.

Kepada Kepala Bagian PBJ yang baru, Dedie mengingatkan pentingnya membangun sistem pengadaan yang lebih efektif sekaligus mendorong pelaku usaha lokal agar memiliki daya saing dalam mengikuti proses pengadaan pemerintah.

“Ini salah satu tantangan kita di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi memang kita harus berubah ke depan. Ini tantangan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujarnya.

Menurutnya, efisiensi dalam proses pengadaan juga harus menjadi perhatian agar anggaran operasional dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Di sektor kesehatan, Dedie menekankan perlunya peningkatan tata kelola RSUD Kota Bogor, khususnya dalam pelayanan pasien gawat darurat. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi pasien, terutama pada masa golden hour.

“Jadi kalau mendapati pasien urgent atau emergency segera lakukan langkah apa yang bisa dilakukan,” tegasnya.

Dedie juga meminta layanan kegawatdaruratan melalui PSC Gesit 119 terus diperkuat agar distribusi pasien ke rumah sakit dapat berjalan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan di satu fasilitas kesehatan.

“Apa fungsi dari 119 itu? Kan dispatching, untuk menyalurkan. Di situlah fungsinya, ada kerja sama dengan semua rumah sakit,” ucapnya.

Selain memperkuat layanan kuratif, ia mendorong RSUD meningkatkan pelayanan promotif sehingga penggunaan obat-obatan dapat lebih tepat sasaran dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

Sementara itu, kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dedie meminta peningkatan pendapatan daerah terus dioptimalkan sebagai penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk Satpol PP Kota Bogor, ia menginstruksikan adanya penyegaran penempatan personel di lapangan serta penegakan peraturan daerah yang lebih tegas melalui penerapan sanksi maupun tindak pidana ringan (tipiring).

Menurut Dedie, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan selama ini sehingga kini diperlukan langkah penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan ketertiban di Kota Bogor. (Riza)