Mafia Beras Sudah Mengakar hingga Petani, Endang Thohari Minta Kementan Bertindak Tegas

BOGOR – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Tohari, menilai penguatan koperasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus praktik ijon yang selama ini membuat petani bergantung kepada tengkulak.

Menurutnya, keberadaan koperasi dapat memberikan akses pembiayaan sekaligus menjadi penampung hasil panen petani dengan harga yang lebih adil.

Endang menjelaskan, praktik ijon masih banyak terjadi karena petani membutuhkan uang tunai sebelum musim panen. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh tengkulak untuk membeli hasil panen jauh sebelum waktunya.

“Yang namanya ijon, belum panen sudah dibeli. Nah, sekarang makanya harus ada koperasi supaya koperasi ini bisa membeli hasil petani ketika mereka sedang membutuhkan uang. Selama ini sistem ijon memberikan uang terlebih dahulu sebelum panen. Ini yang harus kita gerakkan bersama,” ujar Endang usai menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026).

Ia menegaskan bahwa praktik mafia beras juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap tata niaga beras perlu diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai agar praktik yang merugikan petani tersebut dapat diberantas.

“Langkah kita mendorong Kementerian Pertanian dengan memberikan anggaran yang cukup untuk pengawasan. Kemudian kita juga ikut memberikan nama-nama mafia beras itu. Karena memang mereka yang mencelakakan kita dan praktiknya sudah mengakar sampai ke petani-petani,” katanya.

Endang juga mengajak insan pers untuk ikut mengawal pemberantasan mafia beras melalui pengawasan publik. Menurutnya, jaringan informasi yang dimiliki media dapat membantu mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan di lapangan.

“Tidak hanya kami saja, wartawan juga harus ikut berperan karena mereka sudah punya jaringan yang luas. Kalau di pasar induk beras mulai tidak ada, mereka bisa mengetahui lebih awal,” ucapnya.

Meski demikian, Endang memastikan kondisi ketahanan pangan nasional masih terjaga. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat cadangan pangan sebagai langkah menghadapi potensi krisis pangan global akibat perubahan iklim.

“Ketahanan pangan kita sekarang berhasil walaupun banyak hoaks. Pemerintah memang menyimpan cadangan beras karena saat ini dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Yang diperhatikan sekarang adalah menjaga kedaulatan pangan kita,” tuturnya.

Ia juga memastikan ketersediaan pangan di Kota Bogor masih dalam kondisi aman.

“Kota Bogor sendiri aman, Alhamdulillah,” katanya.

Endang menegaskan pihaknya terus mengawal berbagai persoalan sektor pertanian melalui rapat bersama kementerian maupun kunjungan langsung ke lapangan. Berbagai kebutuhan petani, mulai dari irigasi, alat pertanian hingga perlindungan lahan pertanian, terus diperjuangkan dalam setiap pembahasan.

“Setiap RDP kita duduk bersama. Setiap panen raya kita ikut turun. Kalau ada kesulitan irigasi atau kebutuhan alat pertanian seperti hand sprayer, kita dorong penyelesaiannya. Saya juga memiliki database mengenai kebutuhan pertanian di Bogor,” ujarnya.

Terkait pemberantasan mafia beras, Endang menyebut pemerintah telah mengambil langkah melalui pembentukan mekanisme penanganan, sementara DPR RI juga tengah menyusun regulasi yang lebih komprehensif lewat pembahasan Undang-Undang Pangan.

“Sudah ada. Apalagi sekarang kita sedang menyusun Undang-Undang Pangan,” pungkasnya. (Riza)