Komisi VII DPR RI Evaluasi Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

BOGOR – Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif menjadi perhatian Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bogor, Jumat (28/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kota Bogor dipilih sebagai salah satu daerah yang dikunjungi karena memiliki cukup banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, kunjungan lapangan diperlukan untuk melihat secara langsung bagaimana skema pembiayaan berjalan, termasuk kendala yang masih dihadapi pelaku usaha ketika mengakses modal.

“Kita sedang melakukan evaluasi tentang program pemberian modal usaha bagi UMKM dan ekraf yang ada di Indonesia,” kata Saleh.

Ia menilai persoalan akses permodalan tidak cukup hanya diselesaikan dengan menyediakan program pembiayaan. Pelaku usaha juga perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan agar mampu memahami skema pinjaman serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Salah satu persoalan yang masih banyak dikeluhkan pelaku UMKM, kata Saleh, berkaitan dengan persyaratan agunan. Padahal, untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai di bawah Rp100 juta, tidak dipersyaratkan agunan.

“Jadi kalau ada bank yang mempersyaratkan itu (agunan), boleh dilaporkan kepada kementerian atau langsung kepada Komisi VII. Modal itu harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Pemkot Bogor akan memperkuat pendataan dan validasi terhadap UMKM, khususnya pelaku usaha yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.

Menurut Jenal, identifikasi tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih rinci kebutuhan serta hambatan yang dihadapi para pelaku usaha ketika mengajukan pembiayaan.

“Sehingga dari kunjungan ini ada evaluasi dari program yang mendatang. Seperti akses KUR dari para UMKM bisa lebih terjangkau lagi,” kata Jenal.

Pemkot Bogor, lanjutnya, melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kendala mengakses KUR dari perbankan.

Selain membuka akses pembiayaan, pemerintah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pilihan pinjaman resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha tidak terjerat pembiayaan yang justru memperberat kondisi usaha mereka.

“Kota Bogor memiliki KUR yang resmi lewat BJB atau pinjaman pembiayaan lewat Bank Kota Bogor. Bahkan dari Bank Kota Bogor kita siapkan subsidi bunga juga untuk para pelaku usaha yang pinjamannya di bawah Rp10 juta. Lebih ringan menjadi 7 persen,” ujar Jenal.

Ia berharap penguatan pendataan, sosialisasi, dan akses pembiayaan dapat membuat program permodalan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus membantu UMKM dan ekonomi kreatif berkembang secara berkelanjutan di Kota Bogor. (Riza)