Walikota Bogor, Peserta BPJS Kelas 3 Harus Dapat Subsidi

Kota Bogor – Menyikapi kebijakan pemerintah pusat soal kenaikan tarif Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang mengkaji tentang BPJS. Ini bukan soal uangnya, bukan soal kapasitas APBD, tapi lebih kepada kajian mengenai sistem apa yang terbaik untuk menjangkau warga yang membutuhkan secara efektif.
“Jadi, kami sedang hitung bagaimana ini dengan Jamkesda? dengan BPJS bagaimana? itu sedang kita dalami. Nanti saya ingin tukar pikiran dengan rumah sakit-rumah sakit, dengan pemerhati kesehatan, minta masukan dari masyarakat, minta masukan dari dinas, ke depan BPJS seperti apa,” kata Bima usai senam sehat bersama di lapangan Sempur, Kota Bogor, Sabtu (9/11/19) pagi.
Bima mengakui, kebijakan dari pemerintah pusat ini, cukup memberikan dampak tidak saja bagi pemerintah tapi bagi warga semuanya.
“Seperti peserta BPJS kelas 3, menurut saya jangan dibebani. Kelas 3 itu harusnya terus diberikan subsidi diberikan atensi. Sebetulnya itu. Kami berharap warga tidak usah dipusingkan lagi. Kira-kira gitu. Saya dan bu kadinkes, satu dua hari ke depan akan mengkaji betul bagaimana formula kita merespon kebijakan pusat soal BPJS ini,” ujarnya.
Ditanya soal peserta yang pindah kelas atau yang masih menunggak, Bima mengatakan memiliki opsi.
“Opsinya adalah kita mengalokasikan dari APBD Jamkesda melalui pendataan. Kami hanya menanggung warga miskin atau warga tidak mampu yang sakit saja. Jadi, warga yang tidak mampu dan warga yang sakit saja kalau ada datanya. Itu bisa menjadi pilihan sebetulnya,” ungkapnya. (boy)