Gelar Reses, DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Pasca Kenaikan BBM

HUMPROPUB – DPRD Kota Bogor menggelar reses setelah membuka masa sidang kesatu tahun sidang 2022. Dalam kesempatan ini, 50 anggota legislatif menjemput aspirasi warga dengan turun ke lapangan dan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing selama tiga hari, mulai dari 12 September sampai 14 September.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu instrumen DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajiban sekaligus mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

“Reses ini menjadi salah satu sarana bagi DPRD Kota Bogor untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka memantau perkembangan situasi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan tentu juga untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan berjalan secara baik atau tidak,” jelas Atang.

Di dapil-nya, pria yang akrab disapa Kang Atang ini, mengakui banyak warga yang mengeluhkan kenaikan harga BBM. Hal tersebut menurutnya memicu dampak kenaikan harga berbagai komoditi pangan dan warga pun mengeluhkan kenaikan BBM ini tidak dibarengi dengan kenaikan upah, sehingga membebani masyarakat.

Potret kondisi pasca kenaikan BBM ini diharapkan Atang bisa menjadi bahan penting dalam penetapan Perubahan APBD 2022 yang dibahas setelah masa reses.

“Potret ini penting untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan perubahan APBD 2022 agar program-program seperti perlindungan sosial, pengendalian inflasi, program padat karya, ataupun pemberdayaan usaha mikro bisa dikuatkan,” terangnya.

Seusai dialog dengan warga, Atang melakukan sidak ke beberapa titik lokasi yang diusulkan warga untuk mendapatkan intervensi program pemerintah. Selain itu, ia juga meninjau pelaksanaan program pembangunan seperti drainase dan jalan lingkungan hasil tindak lanjut dari aspirasi sebelumnya yang berhasil diadvokasi.

“Alhamdulillah sudah banyak aspirasi yang dapat ditindaklanjuti. Baik dari sisi program infrastruktur wilayah maupun program non fisik. Program Pemerintah seperti beasiswa, penebusan ijazah, RTLH, iuran BPJS, dan lain-lain. Kita berharap bahwa program-program ini bisa membantu mengurangi beban masyarakat, terlebih pasca kenaikan BBM ini”, pungkasnya.

Di lokasi berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selain menampung aspirasi dari warga, ia juga memberikan pendidikan politik kepada para konstituen di wilayahnya sekaligus melaporkan hal-hal yang sudah ia kerjakan di DPRD.

Pria yang akrab disapa JM ini memaparkan bahwa sejak 2014 ia selalu memberikan susu gratis untuk posyandu yang ada di wilayah Bogor Timur dan Bogor Tengah. Lalu, ada juga program penebusan ijazah yang merupakan yang bisa dirasakan masyarakat, pemberian honor untuk guru ngaji, bantuan UMKM, ambulance gratis dan perbaikan jalan yang sudah mencapai 85 persen.

“Jadi keberadaan kami anggota DPRD untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat bisa dirasakan kembali oleh masyakarat dan hari ini saya melaporkan semua yang sudah saya kerjakan di DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegas JM.

Sedangkan untuk aspirasi dari warga yang berhasil diserap oleh JM diantaranya adalah warga yang mengeluhkan tidak memiliki pemakaman umum di wilayah Bogor Timur dan tunggakan BPJS Kesehatan. Terkait makam, JM mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Bogor.

“Untuk tanah wakaf makam akan saya tindaklanjuti lagi dengan berkomunikasi dengan Pemkot Bogor untuk bisa menyediakan anggaran pengadaan lahannya,” tutup JM.

Dari Dapil Bogor Selatan, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata melaksanakan reses dengan cara yang berbeda, dimana ia menyerap aspirasi warga sekaligus makan bersama warga atau sering disebut ngaliwet. Ia pun mengakui banyak menerima aspirasi warga, dimana salah satunya adalah saluaran pembuangan limbah milik Perumda Tirta Pakuan yang sering meluap saat hujan yang berlokasi di Kelurahan Cipaku.

“Tentu hal ini akan saya sampaikan ke jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan agar bisa diatasi dan warga tidak lagi terdampak,” ujar prira yang akrab disapa Kang DID ini.

Lebih lanjut, di Kelurahan Empang, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, meminta agar dibangunkan posyandu dan gedung serbaguna, pembangunan turab yang terdampak longsor, perbaikan jalan setapak dan warga yang mengadu tidak pernah menerima bantuan.

“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan tindaklanjuti secepatnya. Terutama warga yang tidak pernah menerima bantuan dan pembangunan turab akibar longsor,” jelas Kang DID.

Dari Dapil yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengakui banyak menerima aduan perihal penanganan pasca bencana dan meminta agar warga bisa mendapatkan mitigasi bencana.

Rusli memberikan contoh, di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.

“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani baik melalui APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023 nanti,” pungkasnya.

Selain reses yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Bogor, seluruh anggota juga melakukan reses di dapilnya masing-masing. Nampak reses dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar. (redaksi)