Gelar Reses di Pasir Jaya, Warga Curhat Soal BJS dan TPT ke DPS

KOTA BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya adanya TPT (Tembok Penahan Tanah) yang mengalami ambruk yang belum di perbaiki selama 8 tahun.

Aspirasi tersebut didapat saat dirinya melakukan reses di RT01 RW06 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat pada Senin (30/1/2023).

“Aspirasi di reses masih seputar kebutuhan masyarakat yaitu BPJS Kesehatan, Ijazah, masalah DTKS, ada juga laporan masyarakat selama ini mereka mendapat bantuan untuk KIP tapi tiba-tiba diputus,” ucap Devie kepada wartawan.

Terkait permasalahan banyaknya masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah Sekretaris Komisi IV ini, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kemas (kemasyarakatan) se-kota Bogor dan komisi IV meminta untuk memasukan kembali data yang pernah memerima bantuan ke data DTKS.

“Tadi di hadiri dari Dinas Sosial (Dinsos), kelurahan, RT dan RW. Insya allah kita bisa bersinergi dengan baik sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa kita realisasikan,” kata DPS sapaan akrabnya.

Ia mengungkapkan permasalah banyaknya masyarakat yang tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah karena adanya kesalahan administrasi seperti KK (kartu keluarga) belum terupdate, KK belum barcode, dan NIK di KTP yang berbeda.

“Makanya ini harus terus disosialisasikan, pihak kelurahan, kecamatan tidak boleh cape untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya KK itu harus seperti apa, NIK harus sesuai, kalau tidak sesuai dengan sistem yang kita buat dia (KK/NIK) tidak akan terbaca,” jelasnya.

Selain itu, lanjut DPS warga Pasir Jaya juga meminta kepada dirinya soal TPT (Tembok Penahan Tanah) yang ambruk sejak tahin 2015 belum juga ada perbaikan. Padahal, kata DPS TPT itu sangat membahayakan warga sekitar.

Namun, menurut informasi yang ia dapat, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) sudah meninjau dan mengukur TPT tersebut.

“Saya berharap ini bukan hanya sekedar datang dan mengukur tapi merealisasikan keinginan warga yang sudah delapan tahun belum terealisasi.

Ia mengaku akan mengawal perbaikan TPT tersebut ke Disperumkim dan dinas terkait. Bahkan menurut RT dan RW setempat perbaikan TPT tersebut sudah masuk musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

“Permasalah ini sangat urgent di pasarjaya, karena disini banyak masyarakat tinggal di bantaran sungai, maka TPT itu menjadi hal yang paling penting. Jangan tunggu ada korban, Bappeda harus segera melihat skala prioritas dimana pembangunan itu harus meniktik beratkan kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (dit)