DPRD Kota Bogor Minta Pj Gubernur Jabar Bantu Keuangan, Bangun Sekolah Baru

KOTA BOGOR – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, menerima kunjungan kerja yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Senin (11/9/2023).

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan aspirasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor terkait dengan kondisi di Kota Bogor.

Atang mengatakan, isu PPDB yang kemarin sempat menghangat di Kota Bogor, menunjukkan kebutuhan sekolah negeri mulai dari tingkat SMA dan SMP di Kota Bogor harus menjadi atensi.

Ia pun berharap Pj Gubernur bisa membantu pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor dengan menggunakan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat.

Sehingga, nantinya jika bankeu diberikan, maka DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyediakan lahan yang tepat untuk dibangun unit sekolah baru.

“Kami berharap ini bisa dibantu oleh provinsi jabar. Insyaallah pak wali akan menyiapkan lahannya dan kami di DPRD Kota Bogor akan membantu hal lainnya, mudah-mudahan Kota Bogor ini kedepan akan terus bisa melahirkan para pemimpin terbaik karena pendidikan yang layak,” ucap Atang.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Pj Gubernur Jabar, agar bantuan untuk covering BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan di tahun depan. Sebab, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hampir mencapai 100 persen.

“Memang kurang sedikit lagi yang belum dan kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun barangkali bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100 persen karena bantuan BPJS PBI ini sangat dibutuhkan oleh warga di Kota Bogor,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menyampaikan aspirasinya terkait bantuan untuk penanganan bencana.

Menurut Dadang di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, tahun lalu banyak terjadi bencana tanah longsor yang merusak rumah warga. Dadang sebagai wakil rakyat dari dapil Bogor Selatan, meminta kepada Pj Gubernur Jabar, agar bantuan untuk penanganan dan pasca bencana bisa disalurkan kepada warga.

“Di Bogor Selatan banyak titik rawan bencana. Bahkan tahun lalu pun terjadi longsor yang menyebabkan kerusakan sangat parah. Warga berharap Pemerintah Provinsi Jabar dapat menyalurkan bantuannya untuk penanganan dan psca bencana menggunakan APBD Provinsi,” ungkap Dadang.

Sementara, Ketua Fraksi PKS, sekaligus anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan aspirasi berupa permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan lintasan tidak sebidang di pintu kereta Kebon Pedes.

Wacana pembangunan itu, menurut Karnain sudah diajukan sejak bertahun-tahun. Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan maka ia berharap APBD Jabar bisa dialokasikan untuk pembangunan lintasan tidak sebidang.

“Kajian sudah ada sejak lama. Mau itu berbentuk underpass ataupun fly-over. Nah yang jadi kendala, kalau menggunakan APBD Kota Bogor tentu tidak mampu, maka dari itu saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membantu pembangunan itu,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menyampaikan aspirasi mengenai dana hibah untuk pesantren yang sampai saat ini belum juga terealisasi. Ia menjelaskan bahwa di Kota Bogor sendiri sudah ada Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, realisasinya belum juga terwujud.

Ia pun berharap dengan program Pj Gubernur Jabar yang sejalan dengan Pemkot Bogor terkait bantuan untuk pondok pesantren bisa terealisasikan di tahun depan.

“Kami di Kota Bogor sudah memiliki Perda nomor 2 Tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Jadi kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin menyampaikan terkait dengan infrastruktur pendidikan, ia ingin mendalami terlebih dahulu terkait keuangan daerah. Sebab, keinginan ini juga disampaikan oleh daerah lainnya di Jawa Barat. Sehingga ia perlu melakukan pemetaan terkait prioritas bantuan yang akan diberikan.

“Nanti kami lihat dulu, karena semua kota kan juga ada permintaan yang sama. Nanti kita prioritas mana yang diutamakan,” jelasnya.