DPRD Rumuskan Solusi Untuk Permasalahan Biskita

BOGOR – Polemik pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi situasi ini, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III menggelar rapat gabungan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Perumda Trans Pakuan, dan PT Kodjari selaku operator layanan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyatakan bahwa kolaborasi semua pihak diperlukan selama masa transisi demi memastikan keberlanjutan pelayanan transportasi, terutama bagi para pelajar yang menjadi pengguna utama Biskita.

“Langkah Pemkot yang menyediakan enam unit bus akan didukung dengan penambahan empat unit bus dari DPRD. Insyaallah kami akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi,” ujar Hasbi, Rabu (8/1/2025).

Koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim menghasilkan keputusan bahwa subsidi pemerintah pusat untuk Biskita Trans Pakuan akan kembali diberikan.

DPRD Kota Bogor juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) guna memastikan rencana pengembangan transportasi di Kota Bogor, termasuk masa depan layanan Biskita.

“Kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan siap membantu Pemkot Bogor melewati masa transisi ini,” tegas Hasbi.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan bahwa dukungan DPRD akan menjadi landasan kuat dalam memastikan keberlanjutan operasional Biskita.

“Skema lanjutan Biskita di 2026 akan segera dirumuskan oleh Pemkot dan DPRD setelah subsidi pemerintah pusat di 2025 mendapat kepastian. Dukungan DPRD meliputi anggaran, kajian, dan prosedur hingga 2026 akan dianggarkan secara bertahap melalui APBD,” jelas Marse. (Riza)