Proyek Strategis Nasional di Batutulis Dinilai Abaikan Amdal, Komisi V DPR RI Lakukan Evaluasi

BOGOR – Komisi V DPR RI menilai longsor yang terjadi di kawasan Batutulis, Kota Bogor, akibat lemahnya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut.

“Proyek ini strategis nasional, sudah selesai dibangun. Tapi ada dampak lingkungan yang mungkin kajian Amdalnya kurang bagus. Koreksi saya kepada Amdal, karena setelah jadi berdampak kepada lingkungan. Dampaknya longsor, dan ini mengancam situs yang sangat kita jaga,” ujar Ketua Komisi V, Lasarus saat melajukan kunjungan kerja ke Stasiun Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Rabu (17/9/2025).

Lasarus menekankan bahwa longsor tidak hanya mengancam fasilitas umum seperti jalur rel kereta dan akses jalan, tetapi juga situs bersejarah di Batutulis. Di wilayah ini terdapat Istana Batutulis yang pernah menjadi kediaman Bung Karno selama 10 tahun, serta Tugu Prasasti Batutulis.

Saat ini, lanjut Lasarus, jalan yang terdampak longsor hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Untuk solusi permanen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan anggaran pembangunan jalan baru, sementara Pemkot Bogor akan membebaskan lahan seluas sekitar 2 hektare.

“Saya minta nanti kepada Wali Kota Bogor, Pemprov Jawa Barat, Dirjen Bina Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Ditjen Perkeretaapian, sekembalinya Komisi V dari sini, harus segera dikoordinasikan. Jangan sampai hal-hal teknis terhambat oleh koordinasi yang berlarut,” tegasnya.

Ia mengatakan, penanganan sementara sudah dilakukan dengan mengantisipasi pergerakan tanah dan mitigasi aliran air di sekitar lokasi. Namun, pembiayaan tetap akan menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Perhubungan.

“Untuk jalur air yang perlu di mitigasi di atas. Tetapi lebih lanjut nanti teman teman dari Binamarga yang ahli di bidang ini tolong di bantu,” katanya.

Semenyata, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik perhatian Komisi V DPR RI terhadap persoalan Batutulis. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini mendesak, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari PSN sekaligus jalur vital masyarakat.

“Kalau tidak ditangani cepat, akan menimbulkan kerawanan, terutama di jalur underpass. Komisi V juga sudah mengajak Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar Batutulis bisa dinormalisasi kembali,” kata Dedie.

Dedie menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan dana sekitar Rp22 miliar untuk pembangunan konstruksi jalan baru. Sementara pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor.

“Pembebasan lahan murni dari Pemkot Bogor, sedangkan konstruksi akan ditanggung provinsi,” jelasnya. (Riza)