Komisi II Minta Pemkot Bogor Benahi Pengelolaan PAD

BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih rapi, transparan, dan berkeadilan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka, melainkan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, PAD yang kuat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perbaikan layanan dasar bagi warga.

“Karena itu, kami mendorong perbaikan pengelolaan PAD yang lebih rapi, transparan, dan adil. Potensi daerah harus dimaksimalkan, tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat, terutama UMKM,” ujar Rifki, Kamis (8/1/2026).

Selain itu, lanjut Rifki, Komisi II DPRD Kota Bogor juga menaruh perhatian pada pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan belanja daerah.

Ia menekankan bahwa BUMD harus dikelola secara sehat agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, bukan justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Belanja daerah juga harus tepat sasaran, bukan sekadar habis di administrasi. Prinsip kami jelas, PAD kuat, rakyat sejahtera. Setiap rupiah yang dikumpulkan harus berdampak langsung bagi warga Kota Bogor,” pungkasnya. (Riza)