Gelar Rakernas, Kementerian Lingkungan Hidup dan ADKESI Bahas Penanganan Sampah di Perkotaan

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADKESI) di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Plaza Kuningan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Rakernas yang yang dihadiri oleh 35 Ketua DPRD Kota dari seluruh Indonesia ini membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu Indonesia Asri terutama tentang pengelolaan sampah.

Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan Rakernas ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan DPRD kota dalam menyikapi arahan Presiden terkait pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan sampah di perkotaan.

“Kami melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Ketua DPRD Kota seluruh Indonesia. Antusiasme pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota sangat tinggi dalam menyikapi arahan Bapak Presiden menuju Indonesia Asri,” ujar Hanif.

Hanif menyebutkan, diskusi yang dilakukan berjalan serius dan mendalam, terutama dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang harus segera dijalankan di daerah.

“Kami berharap para Ketua dan pimpinan DPRD Kota mampu berkolaborasi dengan wali kota masing-masing. Saya sangat yakin penanganan kota relatif lebih mudah manajemennya jika ada kekompakan antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.

Menurut Hanif, persoalan sampah di perkotaan dapat segera terurai apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat dan terintegrasi.

“Saya sangat ingin ini bisa terjadi dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADKESI), Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa Rakernas ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara DPRD Kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan persoalan sampah.

“Hari ini kita mencoba melakukan sinergi antara DPRD Kota seluruh Indonesia dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup. Kita berharap sinergi ini menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan sampah di kota-kota kita,” katanya.

Dance menekankan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah bukan hanya pada teknologi, melainkan pada partisipasi masyarakat.

“Kalau sudah sampai ke tempat pembuangan akhir, teknologi dan biayanya pasti mahal. Karena itu kita harus mulai dari masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, peran DPRD Kota adalah mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait budaya memilah sampah dari sumbernya.

“Yang paling penting adalah membangun budaya masyarakat untuk memilah sampah. Setelah itu, pemerintah kota akan melakukan pengangkutan dan pengelolaan lanjutan agar tata kelolanya lebih baik,” tutupnya. (*)