Dirum Perumda PPJ Samsudin Mundur, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Segera Tunjuk Plt

BOGOR – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menilai pengajuan pengunduran diri Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Samsudin, harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah tersebut.

Menurut Rifki, Komisi II menghormati seluruh proses administrasi yang kini tengah diproses oleh Pemkot Bogor selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Namun, ia mengingatkan agar pergantian direksi tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berdampak pada pelayanan maupun operasional perusahaan.

“Bagi kami di Komisi II, yang paling penting adalah jangan sampai proses pergantian atau kekosongan jabatan direksi ini mengganggu pelayanan, operasional, dan agenda pembenahan Perumda Pasar Pakuan Jaya,” kata Rifki, Rabu (5/8/2026).

Ia meminta Pemkot segera menyiapkan mekanisme kepemimpinan, termasuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) apabila diperlukan. Kejelasan kepemimpinan dinilai penting agar seluruh agenda strategis perusahaan tetap berjalan tanpa hambatan.

Rifki menegaskan bahwa evaluasi yang telah dilakukan Dewan Pengawas terhadap kinerja direksi harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurutnya, pergantian pejabat tidak boleh sekadar menjadi solusi administratif, tetapi harus diikuti dengan perbaikan tata kelola perusahaan.

“Jangan hanya berhenti pada pergantian orang. Ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola, perbaikan kinerja keuangan, optimalisasi aset dan pasar, serta peningkatan kontribusi Perumda PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor,” ujarnya.

Komisi II juga mengingatkan Wali Kota Bogor sebagai KPM agar mengambil keputusan secara objektif, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nantinya dilakukan pergantian direksi, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang kuat untuk memperbaiki kinerja Perumda PPJ.

Rifki memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses tersebut agar menghasilkan perubahan yang nyata bagi perusahaan daerah.

“Jangan sampai pasar hanya ramai oleh aktivitas perdagangan, tetapi BUMD-nya justru sepi dari prestasi. Sudah saatnya Perumda PPJ benar-benar berbenah, naik kelas, dan mampu memberikan dividen yang nyata untuk PAD Kota Bogor,” pungkasnya. (Riza)