DPRD Kota Bogor Bahas Kebutuhan Sekretariat POW dan Dukungan Program Perempuan

BOGOR – Persatuan Organisasi Wanita (POW) Kota Bogor berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD dapat menyediakan sekretariat yang representatif untuk menunjang aktivitas organisasi. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama DPRD Kota Bogor di Ruang Serbaguna DPRD, Selasa (13/10/2026).

Kebutuhan sekretariat menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, lokasi sekretariat POW yang saat ini berada di lantai dua Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor dinilai kurang memadai, terutama bagi anggota lanjut usia (lansia).

Ketua POW Kota Bogor, Dr. Hj. Dian Pintaningdyah, mengatakan organisasinya menaungi sekitar 78 organisasi perempuan dengan jumlah anggota mencapai kurang lebih 500 orang. Kondisi tersebut membuat keberadaan tempat berkegiatan yang layak menjadi kebutuhan penting.

Menurut Dian, sekretariat tidak hanya berfungsi sebagai tempat administrasi, tetapi juga menjadi pusat koordinasi, pertemuan anggota, dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.

“Harapan kami, ada wadah atau tempat yang layak dari pemerintah dan DPRD agar para perempuan dapat terus beraktivitas dan berkegiatan,” ujar Dian.

Ia menjelaskan, POW Kota Bogor telah menjalankan peran selama sekitar 50 tahun. Dalam perjalanannya, organisasi tersebut terus berupaya mendorong perempuan agar memiliki keterampilan dan mampu memberikan kontribusi bagi keluarga maupun masyarakat.

Namun, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala ketika organisasi hendak menghimpun anggota untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial dan program pemberdayaan.

Dian menambahkan, POW telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Program tersebut antara lain kursus potong rambut gratis, kursus menjahit, serta pelatihan pembuatan aksesori.

“Kami ingin memberdayakan perempuan agar memiliki daya cipta dan bisa bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor, Hakanna, mengatakan dialog melalui kegiatan Ngopi menjadi kesempatan bagi organisasi perempuan untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang disampaikan pengurus POW berkaitan dengan fasilitas organisasi, perhatian terhadap lansia, hingga dukungan anggaran bagi kegiatan perempuan.

“Banyak pertanyaan kritis yang disampaikan oleh pengurus POW yang bersinergi dengan masyarakat, mulai dari keberadaan gedung POW hingga pentingnya memfasilitasi lansia di Kota Bogor,” kata Hakanna.

Ia menegaskan, aspirasi mengenai sekretariat dan program pemberdayaan perempuan akan didorong melalui DPRD. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengajukan surat resmi kepada Komisi I DPRD Kota Bogor untuk membahas kepastian lokasi kantor POW.

“Kami akan melihat kembali kemungkinan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah agar bisa menjadi solusi bagi POW,” ujarnya.

Selain persoalan fasilitas, dukungan anggaran juga menjadi perhatian agar kegiatan yang telah dirancang organisasi perempuan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, mendorong agar kegiatan Ngopi bersama organisasi perempuan dapat dilaksanakan secara rutin dengan tema pembahasan yang lebih spesifik.

Menurutnya, pembagian tema seperti pendidikan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan anak dapat membuat diskusi lebih terarah serta membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

“Apresiasi untuk teman-teman POW. Saya berharap kegiatan dapat dirutinkan per tema, seperti pendidikan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan anak, agar lebih fokus,” tutur Endah.

Endah juga menyoroti perlunya memperkuat peran POW dalam kegiatan sosial, termasuk kunjungan ke panti asuhan dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Ia turut mendorong sosialisasi aplikasi SIKABAH atau Sahabat Hibah Bansos Kota Bogor agar organisasi dan lembaga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui mekanisme pengajuan bantuan pemerintah.

“Kita mendorong penguatan peran dan tugas fungsi POW dalam pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi aplikasi hibah bansos juga perlu diperluas agar semakin banyak organisasi yang mengetahui dan dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, POW Kota Bogor berharap aspirasi mengenai penyediaan sekretariat, dukungan anggaran, dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan mendapat perhatian lebih lanjut. (Riza)