Badan Ideologi Nasional

Catatan Kebangsaan : Sugeng Teguh Santoso, SH (Ketua Yayasan Satu Keadilan) Problem kebangsaan makin menumpuk ditengah kabinet kerja kerja kerja.

Infrastruktur berkembang pesat, akan tetapi bersamaan dengan itu mulai muncul problem sosial, ekonomi dan politik akibat hilangya pijakan ideologi dalam semua lini kerja pembangunan. Konflik horizontal berbasis agama dan keyakinan , penghinaan dan perendahan ideologi negara karena gerakan khilafah, penggusuran , pengabaian hak-hak ekonomi, sosial masyarakat marjinal atas nama penataan kota yang mengabaikan hak-hak sosial yg berkeadilan.
Produk aturan yg diskriminatif dengan basis agama dalam bentuk perda-perda syariat, sikap Kepala Daerah yg Diskriminatif atas kelompok-kelompok minoritas, sikap Radikalisme atas dasar Agama yg berkembang di lembaga pendidikan formal dan informal, perilaku aparatur negara Polri dan TNI yg abai atas Penistaan ideologi. Penggunaan kelompok-kelompok radikal oleh Polri TNI untuk memberangus gerakan dinilai sebagai kiri, pengabaian atas hak kebebasan berkeyakinan beragama , penguasaan sumber-sumber daya alam oleh pemilik kapital asing dan juga aseng, konflik agraria yg menyingkirkan para petani, penguasaan tanah oleh korporat-korporat besar, konflik horizontal masyarakat marjinal pertarungan mencari sesuap nasi, semua fenomena tersebut diatas saat ini muncul serentak di indonesia tanpa ada yg bisa secara komperhensip mengatasi dgn sistimatis dan terpadu.
Problem tersebut akarnya adalah tunggal yaitu hilangnya pijakan atas ideologi dan sesat konstitusi dalam praktek politik dan ketatanegaraan kita, Roh ideologi dan ketaatan Konstitusi diabaikan, Pemerintah semata mengejar pertumbuhan ekonomi dan abai meletakkannya dalam pijakan yg kuat diatas Konstitusi. Kita bagaikan komunitas manusia perahu yg kehilangan arah dalam mengarungi samudera peradaban dunia, kita bisa tersesat dan tenggelam dalam samudera massa depan, identitas bangsa bisa hilang tak berbekas. Sudah saatnya situasi ini dipikirkan serius, penguatan ideologi bangsa dalam praktek politik dan kenegaraan secara sistimatis dan terpadu, jika perlu pola pikirnya adalah secara kelembagaan maka mungkin perlu adanya Badan Ideologi Nasional. Salam NKRI