LPM Palasari Ancam Kades, Tolak Buat SPJ Dana Desa

BOGOR – Kekecewaan warga di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dan lembaga desa terhadap kinerja Kepala Desa (Kades) Palasari, Encep Nurdin karena dianggap tidak transaparan dalam mengelola keuangan desa, nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Merasa tidak pernah dilibatkan baik dalam program pembangunan ataupun pelaksanaannya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ade Suhendar menyesalkan perilaku kades.
” Bukan hanya pengerjaan jalan lingkungan di Kampung Babakan yang tidak transparan, tapi juga dititik pengerjaan lainnya. Sampai saat ini kami tidak tahu berapa anggaran yang dikucurkan ke desa oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kabupaten karena yang mengelola semua kegiatan adalah familnya, nanti juga pa Kades kena batunya,” ucap Ade saat ditemui dikediamannya.
Menurut dia, harusnya dalam pengelolaan keuangan desa semua masyarakat dan lembaga desa dilibatkan, baik saat program perencanaan maupun saat pelaksanaan. Tapi, sayangnya di Palasari hal itu tidak dilakukan.
” Mana pernah kami dilibatkan. Semua kegiatan yang mengelola adalah orang tua pa Kades, nanti kami tidak akan mau terlibat dalam pembuatan SPJ,” kesalnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penggunaan dana desa harus diawasi dengan baik. Dana desa yang sangat besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, kata Jokowi, harus dikelola dengan benar dan sedang dengan baik.
“Saya selau sampaikan, manajemen dana desa itu betul-betul dengan baik, diorganisasi yang baik Ada pendampingan, dilaksanakan, tapi juga harus ada pengawasan, pengendalian, pemeriksaan yang terus menerus,” kata Jokowi seusai laga pembukaan Rapimnas Partai Hanura di Hotel Batu, Kuta, Bali, pada Jumat, 4 Agustus 2017.
Sementara itu, Kepala Desa Palasari hingga saat ini sulit ditemui terkait berbagai persoalan di desanya yang dikeluhkan warga. Baik soal penyaluran Dana Desa (DD) maupun program Rutilahu.(BA)