Sekolah Ibu Berorientasi Proyek Bukan Advokasi

Kota Bogor – Pengajuan anggaran melalui APBD Kota Bogor sebesar Rp.10,5 Miliar untuk kebutuhan anggaran Sekolah Ibu di tahun 2019, tak hanya disikapi serius oleh DPRD Kota Bogor, namun besarnya ajuan anggaran tersebut juga mendapat sorotan serius dari pengamat politik Yus Fitriyadi, Selasa (21/08).
Menurut data yang ada di tahun 2018, anggaran untuk Sekolah Ibu sudah direalisasikan sekitar Rp.4 Miliar untuk 68 Kelurahan, dimana masing-masing tiap Kelurahan mendapatkan Rp.60 juta rupiah.
Menyikapi hal ini, pengamat politik Yus Fitriyadi mengatakan, ada sisi lain dari program Sekolah Ibu yang sebetulnya menarik, karena ini merupakan sebuah advokasi untuk memperbaiki tatanan keluarga. Namun jika dilihat ini tidak lebih dari orientasi proyek bukan orientasi harkat advokasi, sehingga dengan proyek ini nampaknya tidak akan pernah signifikan hasilnya. 
“Urusan rumah tangga bukan hanya urusan ibu, tapi juga urusan bapak. Sehingga tidak bisa advokasi ini hanya kepada ibu-ibu saja, seakan memberikan kesan bahwa ibu-ibu lah faktor utama dari perceraian,” kata Yus,  Selasa (21/08).
Menurut Yus, untuk urusan rumah tangga itu melibatkan rasa dan hati, sehingga tidak bisa dipaksakan dan dimediasi hanya dengan proyek yang sangat singkat. Terlebih program ini tidak pernah berbasis riset, apa yang menjadi faktor terbesar dari perceraian. Masalah keluarga lebih kepada masalah moral, mental dan budaya, sehingga tidak bisa diatasi dengan program instan dan formal namun harus dengan program panjang, berkelanjutan dan melibatkan budaya.
“Seharusnya kalau pemerintah ingin serius menangani masalah keluarga dan meminimalisir perceraian, harus melibatkan forum-forum warga yang sudah ada, masjlis taklim, gereja, komunitas, kelompok-kelompok, yang keberadaannya bersifat permanen dan programnya juga sangat jelas,” jelasnya. (boy)