Diduga Ada Kejanggalan Izin Apartemen Alhambra Dilaporkan Ke KPK

Kota Bogor – Pembangunan Alhambra Apartemen di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah yang disoal warga masih belum menemui titik terang. Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor hingga kini masih memproses pelaporan soal dugaan kejanggalan perizinan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo.
“Laporan saat ini masih kami proses dan matangkan. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dilayangkan kepada KPK,” ujar Direktur LBH Bogor, Zentoni kepada wartawan, Senin (19/8).
Menurut dia, enam orang kliennya sama sekali belum menerima dana kerohiman dari PT Gapura Pakuan Property selaku pengembang serta tidak menandatangani perjanjian soal kesiapan direlokasi dan pembongkaran kios yang berdiri di atas lahan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Nggak ada yang terima dan nggak ada yang tanda tangan surat perjanjian,” ungkap Zentoni.
Ia menegaskan bahwa kliennya sudah 30 tahun berjualan di atas lahan Kementerian PUPR, dan dijanjikan oleh instansi terkait untuk dibuatkan koperasi pedagang. “Sudah 30 tahun, dan akan dibuatkan koperasi. Jadi nggak bisa main usir,” ucapnya.
Terkait pernyataan pengembang bila mereka telah menyewa tanah seluas 2.003 meterpersegi milik kementerian per dua tahun sebesar Rp183 juta lebih. Zentoni menyatakan bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan. Namun, untuk dapat menggusur para pemilik kios harus melalui mekanisme gugatan.
“Kalau mereka (pengembang) mau menggusur kami, ya harus melalui gugatan. Tidak bisa hanya begitu saja. Silahkan saja gugat, klien kita sudah 30 tahun kok jualan di lahan itu,” kata Zentoni. (boy)