Koalisi Anti Korupsi Desak KPK Naikan Status Laporan Dugaan Korupsi Wamenkumham ke Penyidikan

Jakarta – Puluhan Advokat, Ormas, dan Gerakan Pemuda yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi menyatakan sikap agar Presiden Jokowi memecat Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham agar tak menjadi beban politik bagi Koalisi Indonesia Maju, Minggu (02/04/2023).

Pernyataan sikap tersebut terkait dugaan gratifikasi sebagaimana laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ke KPK RI yang diduga dilakukan oleh WAMENKUM HAM RI melalui saudara YAR yang disebut sebagai Asisten Pribadinya.

Deolipa Yumara, S.H., yang mewakili Koalisi menegaskan, selain melakukan pencekalan Koalisi juga mendesak agar KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Wamenkumham Eddy Hiariej, dan menaikan statusnya ke penyidikan.

“Pelaporan terhadap Ketua IPW, merupakan tindakan kriminalisasi terhadap pihak yang membongkar korupsi. Harusnya dengan beberapa alat bukti yang ada KPK bertindak cepat untuk melakukan penyidikan,” ujar Deolipa Yumara, Minggu (02/04/2023).

Koalisi ini juga mendesak Polri menghentikan laporan pencemaran nama baik pada Ketua IPW selaku pelapor korupsi. Karena hal itu dinilai, telah membungkam kebebasan sipil untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Dan meminta seluruh Kapolda mengikuti surat edaran No. B/345/III/2005/Bareskrim, mendahulukan laporan kasus korupsi dan menunda laporan pencemaran nama baik.

Sementara Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menegaskan, kekuasaan sering diselewengkan, yang harusnya mengabdi pada konstitusi tapi diselewengkan.

“Dalam UU Korupsi disebutkan penyelenggara negara tidak boleh meminta sesuatu, tapi yang terjadi dia meminta ditunjuk sebagai Komisaris yang diwakili orang dekatnya,” ungkap STS.

Menurutnya, sebagai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, Indonesia Police Watch sedang mengoreksi kekuasaan.

“Saya tidak pernah melaporkan YAR melakukan korupsi. Tapi sebaliknya YAR melaporkan saya, itu kriminalisasi,” pungkasnya. (redaksi)