Hanif Faisol Minta Kepala Daerah Siapkan Antisipasi Hadapi Cuaca Ekstrem

BOGOR – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meminta para kepala daerah tidak hanya merespons bencana ketika terjadi, tetapi menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

Pesan tersebut mengemuka dalam forum Mayors Talk Komwil III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertajuk Climate and Urban Resilience 2026 yang berlangsung di IPB Convention Center (IICC), Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (29/9/2026).

Forum tersebut diikuti 25 wali kota dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk membahas strategi menghadapi berbagai dampak perubahan iklim, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat El Nino serta potensi bencana hidrometeorologi ketika memasuki musim hujan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan kondisi cuaca saat ini membutuhkan kesiapsiagaan lebih tinggi dari pemerintah daerah.

“Kondisi yang kita hadapi saat ini cukup ekstrem. Beberapa provinsi masih berjibaku memadamkan api akibat El Nino, sementara kita juga bersiap memasuki musim hujan dengan dampak yang tidak sederhana. Berdasarkan analisis BMKG, pergeseran fenomena cuaca ini memerlukan kecermatan ekstra,” ujar Hanif.

Menurut Hanif, pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam menerjemahkan hasil pembahasan forum menjadi kebijakan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi APEKSI yang dinilai konsisten mengawal berbagai persoalan teknis perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah, sanitasi, hingga ketahanan pangan.

Hanif menegaskan Kemenko Pangan akan membawa berbagai poin yang disepakati para wali kota untuk ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai isu ketahanan iklim perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.

“Ini menjadi pengingat strategis bahwa ada tanggung jawab moral dan sosial dari kepala daerah untuk menurunkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan daerah yang pro-kelestarian lingkungan,” kata Dedie.

Ia berharap hasil forum yang diikuti 25 kepala daerah tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kerja di masing-masing kota.

Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan agar mampu menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim.

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama APEKSI sekaligus Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan pertemuan Komwil III APEKSI di Kota Bogor juga menjadi kesempatan bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman dalam menghadapi persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

“Komwil III merupakan yang terbesar dengan kehadiran 25 wali kota. Kota Bogor berbagi pengalaman dengan 24 kota lainnya, khususnya dalam merespons arahan Kemenko Pangan terkait penguatan ketahanan daerah di tengah ketidakpastian iklim,” pungkasnya. (Riza)