Komisi I DPRD Kota Bogor Gelar Raker LKPJ 2025, Camat Sampaikan Keluhan Infrastruktur

BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama para camat se-Kota Bogor di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor, Rabu (22/4/2026).

Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), menyampaikan bahwa secara umum capaian pelaksanaan anggaran 2025 tergolong baik, dengan rata-rata penyerapan mencapai 95 persen.

“Kalau terkait pelaksanaan anggaran 2025, pencapaiannya menurut saya baik, rata-rata 95 persen penyerapan anggaran,” ujar STS.

Dalam rapat tersebut, STS juga membuka ruang diskusi bagi para camat untuk menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya di tengah situasi pengetatan anggaran.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan para camat untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait persoalan infrastruktur.

Beberapa wilayah yang disorot antara lain Kebon Pedes yang membutuhkan pembangunan flyover, serta Bogor Utara dan Bogor Timur yang masih rawan banjir. Sementara itu, Camat Bogor Barat menyampaikan bahwa wilayahnya relatif minim persoalan infrastruktur, bahkan pembangunan kelurahan di Situ Gede berjalan baik.

“Kesimpulannya, para camat ini betul-betul ingin melayani masyarakat, tetapi terkendala keterbatasan anggaran. Mereka meminta dukungan kepada Komisi I untuk mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur,” jelasnya.

Di wilayah Bogor Selatan, persoalan longsor di akses jalan Batutulis menjadi keluhan utama. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu tahun dan dikeluhkan masyarakat kepada camat dan lurah setempat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I memberikan informasi bahwa proses lelang proyek alih trase jalan tersebut telah dilakukan di tingkat provinsi dan saat ini memasuki tahap lelang.

“Kita berharap bisa segera dieksekusi alih trasenya, karena jalan alternatif di Bogor Selatan itu kecil-kecil,” terangnya.

Ia menambahkan, meskipun persoalan infrastruktur bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi I, pihaknya tetap melihat pentingnya memberikan dukungan melalui ruang diskusi tersebut.

Selain infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan juga menjadi sorotan. STS mengungkapkan bahwa masih banyak kelurahan yang kekurangan fasilitas dasar seperti komputer.

“Yang paling sederhana saja, komputer. Satu kelurahan paling hanya dua sampai tiga unit, itu pun ada yang sudah tidak layak pakai. Ini anggarannya sebenarnya kecil, tapi karena pengetatan anggaran, mereka harus berjuang keras,” pungkasnya. (Riza)