Flyover MA Salmun Dibangun Tahun 2027, Penutupan Perlintasan Sebidang Batal

BOGOR – Pemerintah pusat memastikan akan membangun flyover di perlintasan sebidang Jalan MA Salmun, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada 2027 mendatang.

Kepastian tersebut mengemuka dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, penanganan perlintasan sebidang menjadi perhatian pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi kereta api.

“Alternatif opsinya adalah pemasangan palang pintu, baik flyover maupun underpass. Kota Bogor dari kunjungan spesifik Komisi V tadi survei ke Jalan MA Salmun dan itu masuk intervensi untuk tahun 2027 dibangunkan flyover,” ujar Jenal.

Menurutnya, selain MA Salmun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga mengusulkan pembangunan underpass di Kebon Pedes. Saat ini proyek tersebut telah memiliki Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp350 miliar, termasuk pembebasan lahan dan konstruksi.

“Kebon Pedes menjadi prioritas kami. Kami membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Dengan anggaran daerah yang terbatas, pembangunannya membutuhkan skema pembiayaan bersama,” katanya.

Jenal mengatakan, Pemkot Bogor juga tengah menjajaki alternatif pembiayaan, termasuk melalui pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun Bank BJB.

Ia mengungkapkan, rencana penutupan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun yang sebelumnya sempat mendapat penolakan warga dipastikan batal. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan membangun flyover.

“Ditutup enggak jadi, tapi dibangunkan flyover. Mereka melihat kondisi di lapangan, akses warga cukup vital, sehingga tidak ditutup total tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan motor. Mobil tidak bisa,” jelasnya.

Jenal mengatakan pembangunan flyover MA Salmun sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Namun besaran anggarannya belum disampaikan secara rinci.

Dalam kesempatan itu, Jenal juga meminta agar perekrutan petugas penjaga perlintasan kereta api memprioritaskan warga lokal Kota Bogor.

“Tadi saya sampaikan minta diinformasikan lebih lanjut sehingga warga Bogor desil 1 sampai 5 yang masih nganggur bisa kerja sebagai petugas penjaga palang pintu di rel perkeretaapian.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengatakan kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk meninjau berbagai persoalan terkait keselamatan dan kenyamanan penumpang, khususnya perlintasan sebidang.

“Yang menjadi fokus pembicaraan kami dengan pemerintah daerah, Pak Dirjen dan seluruh unsur terkait adalah persoalan perlintasan sebidang,” katanya.

Hamka mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan perlintasan sebidang di Indonesia.

“Ke depan semua kementerian terkait, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU harus menganggarkan di kementeriannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang. Nanti kami kawal,” ujarnya.

Menurut Hamka, pembangunan flyover dan underpass akan menjadi tanggung jawab Kementerian PU, sementara Kementerian Perhubungan bertugas melakukan koordinasi dan penguatan sistem persinyalan.

Ia berharap penyelesaian perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dapat berjalan secara terprogram dalam tiga hingga lima tahun ke depan guna meminimalisasi risiko kecelakaan.

“Kami harapkan yang penting-penting dulu bisa diselesaikan. Karena persoalan perlintasan sebidang inilah yang sering menyebabkan korban yang lebih besar dan itu tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya. (Riza)