SDO GPI 2026 Bahas 15 Isu Strategis, dari Pendidikan hingga Ketahanan Energi

BOGOR – Gerakan Pemuda Islam (GPI) merumuskan sejumlah agenda strategis usai menggelar Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 di Kota Bogor. Forum tersebut menghasilkan 15 rekomendasi sekaligus Formula Ijtihad Pemuda Islam yang akan menjadi salah satu acuan organisasi dalam merespons persoalan bangsa.

SDO yang berlangsung 2-5 Oktober 2026 itu menjadi ruang bagi GPI untuk mengevaluasi arah organisasi sekaligus memetakan sejumlah isu yang dinilai penting bagi umat, pemuda dan kehidupan kebangsaan.

Ketua Steering Committee Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu, mengatakan hasil forum tidak dimaksudkan sekadar menjadi dokumen organisasi.

Menurutnya, berbagai keputusan yang telah dirumuskan harus diteruskan dalam bentuk kerja nyata, baik melalui program internal maupun pengabdian di tengah masyarakat.

“SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” kata Talimuddin, Senin (5/10/2026).

Dalam SDO tersebut, GPI menyusun sejumlah pedoman yang berkaitan dengan arah gerakan dan tata kelola organisasi. Dokumen itu meliputi Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah, Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade serta Panduan Penyelenggaraan Administrasi.

Forum juga menghasilkan rekomendasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Perubahan tersebut akan dibawa ke Muktamar GPI ke-XII pada 2028 untuk mendapatkan pengesahan.

Di sisi lain, pembahasan SDO diperluas pada persoalan yang berada di luar struktur internal organisasi. GPI memetakan 15 bidang strategis yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kondisi masyarakat dan masa depan bangsa.

Isu yang dibahas antara lain kehidupan beragama, pendidikan, kepemudaan, sosial dan kesejahteraan, ekonomi, ketenagakerjaan, hukum dan keadilan serta demokrasi dan kehidupan kebangsaan.

Perhatian juga diberikan terhadap persoalan perempuan dan keluarga, lingkungan hidup, teknologi dan transformasi digital, politik dan kebijakan publik, pembangunan daerah dan pemerataan, kebudayaan serta ketahanan pangan dan energi.

Talimuddin mengatakan pemetaan tersebut menjadi dasar bagi GPI untuk menentukan bentuk intervensi terhadap berbagai persoalan.

“SDO tidak hanya merumuskan sikap normatif, tetapi mulai diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan pihak yang harus didorong, kemudian menyiapkan langkah tindak lanjut melalui kajian, advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan dan konsolidasi pemuda,” jelasnya.

Pemuda Didorong Jadi Subjek Pembangunan

Dalam pembahasan mengenai kepemudaan, GPI menyoroti posisi pemuda yang dinilai masih sering dijadikan objek politik. Organisasi ingin mendorong perubahan agar generasi muda memiliki kapasitas dan ruang yang lebih besar dalam pembangunan.

“Pada bidang kepemudaan, misalnya, GPI menilai pemuda masih sering menjadi objek politik dan belum optimal ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Karena itu, GPI mendorong agar pemuda menjadi bagian dari perubahan sekaligus dipersiapkan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional,” ujarnya.

Sektor ekonomi juga menjadi perhatian. GPI menyoroti persoalan ketergantungan ekonomi, kondisi UMKM dan akses terhadap permodalan.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, isu pengangguran, pekerjaan informal serta ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja menjadi sejumlah persoalan yang dipetakan.

GPI turut memasukkan isu lingkungan dan perkembangan teknologi dalam agenda strategisnya. Kerusakan lingkungan, pencemaran, penyebaran hoaks, manipulasi informasi hingga rendahnya literasi digital pemuda menjadi perhatian.

“Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta ancaman terhadap pangan, energi dan sumber daya strategis juga ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan masa depan kedaulatan nasional,” katanya.

Rumuskan Sikap Menuju 2029

Menjelang tahun politik 2029, GPI juga menyiapkan Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai kerangka dalam membaca dinamika politik dan kebangsaan.

Formula tersebut menggunakan sejumlah pertimbangan, mulai dari fakta, nilai Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa hingga aspirasi pemuda. Aspek konstitusi dan kemaslahatan juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan sikap.

Pembahasan SDO turut menyoroti ketimpangan sosial, disparitas pembangunan, persatuan umat, degradasi moral serta peran pemuda dalam kehidupan politik.

“Untuk menghadapi tahun politik 2029, GPI menegaskan pentingnya tabayyun, musyawarah, konstitusionalitas dan kebangsaan,” tegas Talimuddin.

Meski mendorong kesadaran politik di kalangan pemuda, GPI memastikan pendidikan politik organisasi tidak diarahkan untuk menentukan pilihan politik setiap kader.

“Pemuda harus sadar politik, tetapi kesadaran politik tidak berarti organisasi menentukan pilihan politik setiap kader. Yang harus dibangun adalah kemampuan membaca persoalan, menguji informasi, memahami kepentingan bangsa dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” tuturnya.

Sumatera Utara Jadi Tuan Rumah Muktamar 2028

Selain menghasilkan rekomendasi dan Formula Ijtihad Pemuda Islam, SDO 2026 menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar GPI ke-XII pada 2028. Maluku ditetapkan sebagai alternatif.

Muktamar tersebut akan menjadi forum lanjutan untuk membahas agenda strategis organisasi, termasuk pengesahan perubahan AD/ART yang direkomendasikan dalam SDO 2026.

Talimuddin menilai pekerjaan utama setelah SDO adalah memastikan seluruh rumusan tersebut dapat dilaksanakan.

“Ukuran keberhasilan SDO bukan seberapa banyak dan seberapa tebal dokumen yang berhasil disahkan, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut mampu menjadi program, gerakan kader dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.

Rekomendasi yang dihasilkan akan diarahkan kepada pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta masyarakat luas.

Berbagai langkah tindak lanjut disiapkan melalui kajian dan advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan serta konsolidasi pemuda.

“SDO GPI 2026 akhirnya menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan dengan cara memperkuat identitas dan basis kaderisasi internal sekaligus memperbesar kebermanfaatan eksternal,” pungkasnya. (Riza)