91 Titik Parkir di Kota Bogor Sudah Terapkan QRIS, Pemkot Kejar Target 100 Persen

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan perluasan pengelolaan parkir hingga 300 titik baru pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan upaya tersebut dibarengi dengan digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pembenahan mekanisme penyetoran uang parkir.

Penggunaan QRIS telah menjangkau 91 titik parkir atau sekitar 71 persen dari lokasi yang teridentifikasi di Kota Bogor.

Jenal menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada penambahan lokasi parkir, tetapi juga memastikan uang yang dibayarkan masyarakat masuk melalui mekanisme penyetoran yang transparan.

“Setoran dari jukir disalurkan langsung ke rekening kas bendahara atau RSUD Kota Bogor tanpa melalui perantara komandan regu (danru) maupun koordinator,” ujar Jenal seusai memimpin rapat ketiga persiapan optimalisasi retribusi parkir di Balai Kota Bogor, Jumat (9/10/2026)

Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan retribusi. Ia mengaku pernah menemukan indikasi kebocoran saat melakukan uji petik di lapangan sehingga pembenahan sistem menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kebocoran yang sebelumnya sempat saya temukan sendiri saat uji petik di lapangan,” katanya.

Dalam proses optimalisasi, Pemkot Bogor mengidentifikasi penambahan 35 titik parkir baru dan 15 titik parkir malam dari 115 titik parkir lama yang telah terdata.

Pemerintah akan memanfaatkan hasil pendataan tersebut untuk memperluas cakupan pengelolaan parkir dan meningkatkan potensi penerimaan daerah.

“Dari 115 titik lama, kini teridentifikasi penambahan 35 titik baru dan 15 titik parkir malam. Pembagian QRIS saat ini sudah mencapai 71 persen,” ungkap Jenal.

Untuk mendukung penerapan sistem digital, Pemkot Bogor menyiapkan seragam, kartu identitas resmi, dan barcode QRIS bagi para juru parkir. Dari total 508 jukir yang terdata, sekitar 120 koordinator direncanakan dikumpulkan pada pertengahan Oktober 2026.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi pembayaran nontunai dan penyerahan atribut resmi. Penyediaan QRIS bagi jukir juga mendapat dukungan dari Bank BJB.

Meski demikian, Pemkot Bogor tetap memperbolehkan pembayaran tunai bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan QRIS, termasuk warga yang tidak memiliki ponsel pintar.

Jenal menegaskan, pembayaran tunai harus tetap mengikuti tarif resmi parkir nonprogresif, yakni Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.

“Bagi yang memang terkendala, tidak punya ponsel, atau tidak ada QRIS, pembayaran cash masih diperbolehkan. Syaratnya, tarif harus sesuai ketentuan,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkot Bogor masih melakukan penghitungan untuk memastikan potensi penerimaan dari sektor parkir. Pasalnya, terdapat perbedaan hasil kajian antara Inspektorat dan perhitungan internal pemerintah.

Jenal menyebutkan, kajian Inspektorat memperkirakan potensi penerimaan mencapai Rp11,5 miliar. Sementara itu, hasil uji petik mandiri dan data internal dinas menunjukkan angka sekitar Rp10 miliar.

“Kajian Inspektorat mencatat potensi penerimaan sebesar Rp11,5 miliar. Sementara itu, hasil uji petik mandiri dan data internal dinas masing-masing menunjukkan angka sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.

Untuk mendapatkan angka yang lebih terukur, Pemkot Bogor menyiapkan anggaran bagi konsultan independen serta melibatkan praktisi ahli dari Malang. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran potensi penerimaan secara terperinci di setiap lokasi parkir.

Selain retribusi parkir di tepi jalan, pemerintah juga memperluas pendataan terhadap sektor pajak parkir swasta. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah tempat penitipan sepeda motor di Jalan Mayor Oking.

Menurut Jenal, tindak lanjut dari upaya tersebut telah menghasilkan pendataan 25 wajib pajak baru yang berpotensi menambah penerimaan daerah.

Pemkot Bogor berharap perluasan titik parkir, penerapan QRIS, serta pembenahan sistem penyetoran dapat berjalan beriringan untuk mengoptimalkan PAD.

“Target jangka panjang mencapai 300 titik parkir baru di tahun depan dengan melibatkan aparat wilayah. Langkah dan satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD demi menutupi berbagai kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Riza)