KPU Kota Bogor Lakukan Verifikasi Faktual Kepada Warga Terdampak Double Track

KOTA BOGOR – Masyarakat terdampak pembangunan double track PT.KAI jalur Sukabumi – Bogor di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kita Bogor.

“Sebelum Pemilu 2024, status warga kota Bogor yang terdampak pembangunan double track PT.KAI harus jelas agar hak politik mereka tidak hilang,” ucap Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin Jumat (23/12/2022)

Ia mengatakan, data yang terus berubah membuat KPU Kota Bogor harus melakukan koordinasi dengan disdukcapil kota Bogor, bagian pemerintahan, camat, lurah, dan para ketua RW dan ketua RT yang menjadi lokasi pembangunan.

“Selain koordinasi dengan berbagai pihak intens dilakukan oleh KPU Kota Bogor, kami memutuskan untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan agar data yang dihasilkan valid, akurat, dan mutakhir/up to date,’ ucapnya.

Sementara, anggota KPU Kota Bogor Divisi Rendatin Ferry Bukhari Muslim, memaparkan bahwa pembangunan Double Track berdampak di dua kecamatan, sembilan kelurahan, 50 RW, dan 105 RT.

“Dari verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, kami mengidentifikasi sedikitnya 2.901 warga kota Bogor yang sudah memiliki hak pilih terdampak pembangunan double track.” Ungkap Ferry.

Adapun uraian data 2.901 warga terdampak tersebut adalah sebanyak 643 orang tidak pindah, 84 orang meninggal dunia, 854 orang pindah secara fisik dan administratif, dan 1.320 orang hanya pindah fisik namun tidak merubah data administrasi kependudukannya.

Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bogor Sujatmiko menyampaikan, verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Bogor akan menjadi bahan tindak lanjut terutama untuk penyesuaian data kependudukannya.

“Kami menghimbau warga yang telah pindah secara fisik untuk juga mengurus administrasi kependudukan,” Kata Sujatmiko.

Dalam kesempatan tersebut, Sujatmiko juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Bogor yang telah membantu Disdukcapil Kota Bogor dalam memutakhirkan database kependudukan kota Bogor.

Selanjutnya, Kabagpem Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengutarakan bahwa hasil verifikasi faktual KPU Kota Bogor ini akan menjadi tindaklanjut bagian pemerintahan terhadap RT dan RW yang terdampak double track.

“Kami akan evaluasi, apakah struktur RT dan RW nya tetap, apakah ada yang digabung/merger, atau apakah ada RT dan RW yang dihapus,” kata Marse.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Dadang Sugiarta, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas apa yang dilakukan KPU Kota Bogor. “Dalam setiap pemilu, DPT adalah hal yang menjadi bahan yang membuat gaduh karena validitas dan akurasinya,” ujar Dadang.

Dengan Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU Kota Bogor kepada warga yang terdampak double track ini diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan DPT yang akurat dan baik pada pemilu 2024 nanti.

“Dengan DPT yang baik dan akurat, maka kepercayaan publik terhadap Pemilu akan tinggi sehingga pelaksanaannya akan berjalan damai, sukses, dan lancar,” pungkas Dadang. (gus)