Soal Efisiensi APBD 2025, Ini Kata DPRD Kota Bogor

BOGOR – DPRD Kota Bogor akan melakukan pengawasan terhadap efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang mengarahkan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD tahun anggaran 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menjalankan Inpres tersebut dengan serius.

“Pemerintah daerah harus tetap menjalankan Inpres yang sesuai dengan arahan Pak Presiden,” kata Achmad Rifki Alaydrus, Minggu (23/2/2025).

Menurutnya, penghematan akan dimulai dengan memangkas anggaran perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan instruksi yang ada.

Pria yang akrab disapa Kang Rifki juga menekankan pentingnya prioritas pada sektor pendidikan, yang harus mendapatkan alokasi minimal 20% dari anggaran sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, sektor kesehatan dan bantuan sosial (Bansos) juga menjadi fokus, meski keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat baru akan diketahui pada bulan Maret mendatang.

“Pendidikan harus tetap diutamakan sesuai dengan undang-undang,” katanya.

DPRD Kota Bogor, kata Rifki telah menyusun rencana pemangkasan anggaran melalui rapat Badan Anggaran (BANGGAR).

“Yang paling besar di kita hanya perjalanan dinas, mungkin juga infrastruktur dan pemeliharaan yang tidak penting di tahun ini bisa disesuaikan,” jelas Rifki.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan yang berdampak pada masyarakat harus tetap berjalan.

“Pembangunan kewilayahan harus tetap bisa dijalankan karena menunjang ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Riza)