Komisi IX DPR RI Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis Kota Bogor

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan sejumlah masukan penting terkait pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal itu ia sampaikan Dedie Rachim dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik DPR RI di Aula Yudistira, Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (27/8/2025).

Dedie menekankan bahwa salah satu kendala utama dalam program CKG adalah soal interoperabilitas data kesehatan yang dinilai belum terpadu. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan harus menghadapi beban tambahan saat menginput data.

“Kendala utama adalah di interoperabilitas. Kalau sistem ini sudah terpadu, maka data by name by address bisa langsung terdeteksi. Dengan begitu, intervensi kesehatan juga bisa lebih tepat sasaran, uangnya untuk apa, di mana, dan kepada siapa,” ujar Dedie.

Dedie mengungkapkan, saat ini Kota Bogor telah mencatat capaian 21,6 persen dalam pelaksanaan CKG, menjadikannya yang tertinggi di Jawa Barat dan peringkat tiga nasional. Ke depan, Kota Bogor menargetkan capaian hingga 36 persen pada tahun ini.

“Semakin banyak masyarakat yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, maka semakin kuat pula data yang kita miliki untuk menyiapkan kebijakan yang lebih tepat ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi terhadap capaian Kota Bogor meski mengakui masih ada sejumlah kendala teknis yang perlu diperbaiki. Menurutnya, keberhasilan Kota Bogor bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

“Kami melihat fasilitas di Puskesmas Tanah Sareal cukup bagus, dan capaian Kota Bogor juga luar biasa. Tapi ada kendala yang bukan hanya terjadi di Bogor, melainkan di seluruh Indonesia, salah satunya soal input data yang terlalu berbelit-belit dan sistem Satu Sehat yang belum bisa mendeteksi by name by address,” jelas Nihayatul.

Ia menambahkan, sistem data yang terintegrasi penting untuk memudahkan pendataan pasien. Dengan begitu, petugas dapat lebih cepat memberikan intervensi kesehatan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas juga menjadi catatan penting.

“Beban ini harus diimbangi dengan dukungan SDM yang memadai, karena CKG ini cakupannya luas, mulai dari bayi baru lahir, anak sekolah, hingga lansia. Bahkan aspek kesehatan jiwa juga harus mendapat perhatian,” pungkasnya. (Riza)