FK Posbakum DKI Dorong Penguatan Fungsi Paralegal Desa Melalui Workshop Hukum

BOGOR – Komitmen memperkuat peran paralegal di tingkat desa terus digencarkan. Forum Komunikasi Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan Indonesia (FK Posbakum DKI) menggelar workshop Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta penguatan bantuan dan advokasi hukum oleh paralegal.

Kegiatan yang berlangsung di Samudra Beach, Kabupaten Sukabumi, Senin (22/12/2025), ini diikuti ratusan Ketua Paralegal Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Workshop tersebut menjadi ruang pembekalan strategis untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam menjalankan fungsi pendampingan hukum kepada masyarakat.

Ketua Umum FK Posbakum DKI, Ruswan Efendi, S.H., M.H., menegaskan bahwa paralegal memiliki peran penting sebagai garda terdepan akses keadilan di desa.

Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap regulasi, khususnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi kebutuhan mendasar.

“Pembekalan ini penting agar paralegal mampu memberikan bantuan dan advokasi hukum di luar pengadilan secara komprehensif, profesional, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Ruswan, sengketa informasi publik hingga persoalan administrasi desa kerap muncul di tingkat akar rumput. Paralegal dituntut tidak hanya memahami substansi hukum, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa serta etika pendampingan masyarakat.

Salah satu peserta workshop, Ilham, yang merupakan paralegal desa di Kabupaten Sukabumi, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman hukum di lapangan.

“Selama ini kami sering berhadapan langsung dengan persoalan warga, mulai dari keterbukaan anggaran desa hingga pelayanan publik. Workshop ini memberi bekal yang lebih jelas tentang langkah advokasi yang tepat dan sesuai aturan,” kata Ilham.

Ia menilai, materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan persoalan nyata yang kerap dihadapi paralegal desa.

Menurutnya, peningkatan kapasitas seperti ini sangat dibutuhkan agar paralegal dapat bekerja lebih percaya diri dan profesional.

Workshop ini juga membahas strategi advokasi nonlitigasi, teknik komunikasi hukum kepada warga, serta peran paralegal dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Peserta diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga negara dalam memperjuangkan hak atas informasi dan keadilan hukum.

Melalui kegiatan ini, FK Posbakum DKI menargetkan terbentuknya jaringan paralegal desa yang solid, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan hukum yang berpihak pada kepentingan publik.

Program serupa direncanakan akan digelar di daerah lain sebagai bagian dari penguatan akses keadilan berbasis komunitas. (Agung)