BKAD Kebut Program Sertifikasi Aset, 60 Persen Ditargetkan Selesai

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus menggenjot program pensertifikatan aset daerah. Pada tahun 2026, BKAD menargetkan penyelesaian sertifikasi terhadap 1.917 bidang tanah milik Pemkot Bogor.

Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan bahwa percepatan sertifikasi aset langsung menjadi prioritas sejak dirinya dilantik. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor guna menyusun strategi akselerasi.

“Total aset tanah yang tercatat saat ini berjumlah 3.809 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.892 bidang sudah bersertifikat. Sisanya, sebanyak 1.917 bidang menjadi target penyelesaian di tahun 2026,” ujar Lia, Senin (2/2/2026).

Menurut Lia, seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut sudah tercatat sebagai aset resmi Pemkot Bogor. Oleh karena itu, pihaknya bersama BPN menyepakati rencana kerja dan timeline guna mempercepat proses pensertifikatan.

Ia mengakui, target tahun ini cukup menantang. Pasalnya, target internal awal BKAD hanya berada di angka 800 bidang. Namun, berkat komitmen bersama BPN Kota Bogor, target tersebut dinaikkan secara signifikan.

“Jika nanti realisasinya mencapai 1.500 atau bahkan 1.000 bidang saja, itu sudah melampaui target awal. Target minimal kami sekitar 60 persen bisa terselesaikan,” jelasnya.

Meski mayoritas aset yang belum bersertifikat merupakan lahan non-jalan, BKAD menargetkan keduanya dapat diselesaikan secara paralel sepanjang 2026.

“Timeline sudah disepakati bersama BPN, mulai dari pemberkasan, pengukuran, pendaftaran, hingga pemeriksaan tanah. Kami berharap pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni, progresnya sudah terlihat signifikan,” paparnya.

Terkait kendala, Lia menyebut tidak ada hambatan besar. Tantangan utama lebih pada kelengkapan dokumen serta keterbatasan sumber daya manusia di BPN. Meski demikian, BPN Kota Bogor telah melakukan berbagai langkah percepatan.

“Kepala BPN sudah menambah tim survei dan membentuk tim bersama agar proses pengukuran di lapangan bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (Riza)