Pengisian Direksi Tirta Pakuan Bogor Masuk Tahap Administrasi, Seleksi Ulang Disiapkan

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat untuk mengisi kekosongan jabatan strategis di Perumda Tirta Pakuan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa posisi Direktur Administrasi dan Keuangan menjadi fokus utama yang segera dituntaskan.

Ia menjelaskan, saat ini proses pengisian jabatan tersebut tengah memasuki tahap administrasi di pemerintah pusat.

Menurut Dedie, Pemkot Bogor masih menunggu jadwal konsultasi resmi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari prosedur wajib dalam pengangkatan direksi BUMD.

“Terkait posisi direksi yang kosong, kami menunggu jadwal konsultasi dengan Kemendagri. Dalam proses ini, kami harus mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah,” ujar Dedie saat meninjau peluncuran program LLTT di fasilitas IPAL IPLT Tanah Baru, Selasa (5/5/2026).

Selain itu, Pemkot Bogor juga telah menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tahapan administratif lanjutan.

Dedie menyebutkan, komunikasi dengan pihak provinsi sudah berjalan, namun sesuai aturan, konsultasi dengan Kemendagri tetap menjadi langkah utama sebelum proses berikutnya dilaksanakan.

Lebih lanjut, ia memberi sinyal bahwa mekanisme seleksi kemungkinan akan dilakukan kembali melalui pembukaan pendaftaran ulang guna mendapatkan kandidat terbaik.

“Posisi Direktur Administrasi dan Keuangan dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga kinerja perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, hingga memastikan kepatuhan administrasi berjalan optimal,” katanya.

Kekosongan jabatan tersebut, lanjut Dedie dikhawatirkan dapat berdampak pada pengambilan kebijakan strategis, khususnya terkait pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat Kota Bogor.

Karena itu, Dedie berharap melalui proses yang sedang berjalan, Pemkot Bogor dapat menjaring figur profesional yang mampu memperkuat tata kelola Perumda Tirta Pakuan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (Riza)