Alma Wiranta Siap Cegah Berantas Praktek Pemerasan Terhadap ASN Dan Jaga Maruah Pemkot Bogor

BOGOR – Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemkot Bogor. Modusnya, kata Alma, adalah dengan menyebar berita dan narasi pencemaran nama baik di media sosial dan grup percakapan atau release-release yang tendensius.

Pernyataan itu disampaikan Alma usai mempelajari beberapa modus yang disampaikan para narasumber yang suka membedah kasus.
Laporan-laporan yang disampaikan dalam diskusi menjadi bagian membuat SOP terhadap pencegahan, di ruang rapat Ragamulia, Senin (10/8/2026)

Alma membuat beberapa pola yang diduga digunakan pelaku, tahap pertama, membuat dan menyebarkan narasi negatif tentang kinerja dan pribadi ASN dan tahap kedua, narasi tersebut diviralkan melalui akun anonim dan diteruskan di grup WhatsApp.

“Tahap ketiga, baru muncul pihak yang menghubungi dan menawarkan solusi. Bahasanya halus, tapi arahnya jelas meminta sejumlah uang agar pemberitaan berhenti,” ungkap Alma.

“Ini bukan kritik biasa. Ini pemerasan berkedok informasi. Saya berharap agar ASN berani menolak, dan lawan secara hukum, karena meskipun secara substansi benar kontennya namun jika merendahkan martabat ASN dapat dipidana.” tegasnya.

Dalam analisanya, Alma mengungkapkan korban dapat melampirkan tangkapan layar unggahan, rekam jejak percakapan, dan daftar penyebaran di sejumlah platform media serta pihak-pihak yang menanggapi atau berkomentar. Sehingga dugaan perbuatan tersebut masuk dalam delik aduan pencemaran nama baik di Pasal 27A UU ITE atau Pasal 433 KUHP, serta berpotensi pemerasan Pasal 482 KUHP jika ada bukti pengancaman.

“Pelapor dapat serahkan semua bukti ke penyidik. Biar proses hukum yang berjalan. Tujuannya bukan membungkam kritik, tapi memberi efek jera kepada yang menggunakan cara-cara kotor tersebut,” ujar Alma.

Alma mengatakan, praktek seperti ini tidak hanya menyerang pribadi, tetapi juga melemahkan pelayanan publik. Banyak ASN yang memilih diam dan tidak mengambil keputusan karena takut diserang.

“Saya tidak mau ASN Pemkot Bogor jadi korban. Kalau bekerja sesuai aturan, sesuai SOP, dan untuk kepentingan masyarakat, maka akan banyak yang pasang badan membantu dan dampingi, walaupun viral tuduhan yang sesat dan memalukan.” ujarnya.

Alma dijajarannya sedang bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk membuat SOP penanganan aduan dan serangan siber terhadap ASN Pemkot Bogor. Termasuk literasi digital dan hukum bagi ASN agar tidak mudah terpancing dan tahu jalur pelaporan yang benar.

Alma meminta agar media massa dan masyarakat bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena setelah masuk dalam tanah publik, semua dapat diminta sebagai saksi dan konfirmasi dari informasi publik.

“Kritik kami terima. Tapi kalau sudah fitnah, hoaks, dan ada unsur pemerasan, sebaiknya tidak ada kompromi. Ini soal marwah ASN dan kepercayaan publik ke pemerintah,” tutupnya. (*)