Raih Penghargaan, 300 RTLH di Kota Bogor Segera Dibedah

BOGOR – Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam implementasi Program 3 Juta Rumah membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sekitar Rp6 miliar untuk memperbaiki 300 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bogor.

Penghargaan sebagai Kota Berprestasi tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mendukung program perumahan.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemkot Bogor dalam menangani persoalan permukiman, khususnya rumah warga yang masih berada dalam kondisi tidak layak.

“Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Perumkim atas anugerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, atas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola permukiman,” kata Dedie, Senin (31/8/2026).

Menurut Dedie, penanganan RTLH selama ini dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan. Selain menggunakan APBD, Pemkot Bogor juga mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta sektor swasta melalui program CSR.

Dari penghargaan yang diterima, Kota Bogor memperoleh dukungan untuk melakukan perbaikan terhadap 300 unit rumah. Setiap rumah mendapatkan alokasi sekitar Rp20 juta sehingga total bantuan mencapai kurang lebih Rp6 miliar.

“Penghargaannya berupa anggaran untuk perbaikan kepada 300 rumah tidak layak huni. Satu rumah itu kurang lebih Rp20 juta. Jadi total kurang lebih kita mendapatkan Rp6 miliar dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dedie menilai tambahan anggaran tersebut menjadi dukungan penting untuk mempercepat penanganan RTLH di Kota Bogor. Terlebih, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah masih cukup tinggi.

Ia pun meminta pemerintah di tingkat kelurahan memiliki basis data warga yang lengkap dan terintegrasi. Data tersebut tidak hanya memuat warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah, tetapi juga penerima program perlindungan sosial lainnya.

“Nah, ini kan membantu. Makanya saya tadi minta lurah tuh harusnya sudah punya buku pintarnya, siapa warga di kelurahan itu yang memang harus mendapatkan bantuan perbaikan rumah, siapa yang harus mendapatkan bantuan BPJS PBI, siapa yang harus mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.

Dengan basis data tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat menentukan masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan program yang diberikan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan, kesiapan data menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja Kota Bogor.

Ia menyebut Disperumkim telah melakukan pendataan dan survei kondisi permukiman, termasuk RTLH, sebelum pemerintah pusat meminta data tersebut.

“Kita selalu menyiapkan data. Kita sudah melakukan survei awal untuk kebutuhan-kebutuhan menyangkut permukiman, khususnya di rumah tidak layak huni (RTLH). Dan memang pada saat pusat meminta data tersebut, kami lebih siap,” kata Chusnul.

Kesiapan tersebut, lanjutnya, membuat Pemkot Bogor dapat langsung menyajikan data ketika dibutuhkan dalam proses penilaian Program 3 Juta Rumah.

Chusnul mengatakan, upaya penanganan RTLH di Kota Bogor juga telah berjalan dalam skala besar. Berdasarkan data Disperumkim, hingga 2024 terdapat sekitar 22 ribu unit rumah yang telah ditangani.

“Artinya, data-data tersebutlah yang menjadi dasar penilaian dari pusat, bahwa kita memang perhatian dari data saja. Belum, kita action yang sebenarnya juga selama ini sudah sampai sampai 2024 itu sekitar 22.000 unit rumah,” jelasnya.

Selain persoalan RTLH, pemerintah daerah juga harus menghadapi tantangan penyediaan lahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Chusnul menyebut keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi salah satu kendala dalam menyediakan kawasan perumahan baru.

Namun, untuk program perbaikan RTLH, Pemkot Bogor telah menyiapkan data penerima bantuan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program.

“Ini yang artinya mendapatkan kurang lebih sekitar 300 unit rumah dengan nilai masing-masing sekitar Rp20 juta, artinya dapat Rp6 miliar. Dan ini memang karena ada defisit anggaran, ini sangat membantu kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan untuk bantuan-bantuan terhadap rumah tidak layak huni tadi,” ungkapnya.

Chusnul memastikan program tersebut akan dilaksanakan tahun ini. Sebanyak 300 rumah yang tersebar di 11 kelurahan menjadi sasaran bantuan.

“Tahun ini semuanya. Data kita sudah lengkap, 300 unit rumah di 11 kelurahan akan kita coba lakukan. Dan segera mungkin kalau memang nanti sudah ini kan langsung, biasanya anggarannya langsung ke masyarakat, tidak ke kita, tapi langsung by name by address,” katanya.

Ia menambahkan, penerima bantuan telah ditentukan berdasarkan data kesejahteraan masyarakat. Prioritas diberikan kepada warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.

“Sudah, di Desil 1 sampai 5,” pungkasnya. (Riza)