Pemkot Bogor Ingin Penerima Bedah Rumah Bertransformasi Jadi Masyarakat Mandiri dan Produktif

BOGOR – Program bedah rumah di Kota Bogor diharapkan tidak sekadar mengubah kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi awal peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin masyarakat yang telah mendapatkan bantuan mampu mengembangkan potensi ekonomi hingga nantinya bisa berkontribusi bagi lingkungan dan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau hasil program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Dedie, peningkatan kualitas tempat tinggal harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari perumahan hingga sektor keuangan, untuk membuka peluang peningkatan penghasilan warga.

“Dengan intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, artinya bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan nantinya justru masyarakat yang tangannya di atas akan lebih banyak, sementara yang masih harus dibantu, kita fokus bantu sesuai dengan data yang kita miliki,” ujarnya.

Dedie menilai, keberhasilan program bantuan pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil diperbaiki. Lebih dari itu, penerima manfaat diharapkan mengalami perubahan taraf hidup sehingga memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa jumlah rumah yang telah mendapatkan program bedah rumah di Kota Bogor mencapai 49.229 unit. Angka itu meningkat dari sebelumnya sebanyak 6.360 unit.

Adapun sepanjang 2026, sebanyak 1.249 rumah di Kota Bogor telah mendapatkan bantuan perbaikan melalui Kementerian PKP.

Saat melakukan peninjauan, Maruarar bersama Dedie menyusuri kawasan permukiman padat di Sindangbarang dan melihat langsung kondisi rumah warga setelah mendapatkan bantuan. Dua penerima manfaat yang dikunjungi merupakan seorang pedagang soto dan sopir angkutan kota.

Maruarar menegaskan, pelaksanaan program harus memiliki perencanaan yang utuh serta didukung kolaborasi berbagai instansi agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Tentu dengan niat baik, tapi juga mesti punya konsep yang utuh. Jadi kita bagaimana menggabungkan berbagai macam dukungan negara,” katanya.

Ia juga mendorong adanya integrasi program bedah rumah dengan bantuan lain, termasuk fasilitasi sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

“Tapi tentu harus tepat sasaran. Nah, sesudah rumahnya diperbaiki, datang nih ATR/BPN bantu kerja sama dengan perumahan, bantu sertifikat buat rakyat. Ada kriterianya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau penerima bedah rumah,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Dedie berharap pelaku UMKM dan masyarakat penerima bantuan dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Ia ingin warga yang sebelumnya menjadi penerima bantuan suatu saat mampu berdiri sendiri, bahkan memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya.

“Ke depan naik kelas semua UMKM, masyarakat yang sudah dibantu juga jangan terus kemudian merasa lemah, rendah diri, tetapi justru menjadi mereka yang bisa memotivasi orang lain untuk bisa kemudian berbalik memberikan kontribusi juga untuk daerah, untuk bangsa dan negara,” pungkasnya. (Riza)