Connect with us

Berita Terbaru

Korban KSP Sejahtera Bersama Tagih Kepastian Pengembalian Aset di Kejari Kota Bogor

Published

on

BOGOR – Penantian panjang para korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) untuk mendapatkan kembali haknya melalui penyerahan aset restitusi masih menjadi perhatian.

Puluhan anggota Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB) pun mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis (19/11/2026), untuk meminta kejelasan terkait proses tersebut.

Mereka meminta Kejari Kota Bogor segera menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebab, aset yang menjadi objek restitusi dinilai sudah seharusnya diserahkan kepada para korban melalui paguyuban yang telah ditunjuk.

Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga, menyampaikan bahwa perjuangan tersebut menyangkut hak 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi (LP). Ia berharap tidak ada lagi hambatan administratif maupun alasan lain yang membuat penyerahan aset terus tertunda.

Advertisement

Nirwana menilai, setelah adanya putusan inkrah, kejaksaan sebagai pihak yang menjalankan eksekusi perlu memastikan hak para korban dapat direalisasikan.

“Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP. Putusan pengadilan itu sudah sah, jadi harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah aset yang ditunggu penyerahannya meliputi ruko, bidang tanah, serta kendaraan roda empat. Seluruh aset yang telah dinyatakan jelas dalam berkas perkara diharapkan dapat segera diserahkan kepada paguyuban untuk selanjutnya menjadi bagian dari pemenuhan hak korban.

Menurut Nirwana, pihaknya selama ini telah berupaya menjaga komunikasi dengan kejaksaan dan memenuhi permintaan dokumen maupun data yang diperlukan. Karena itu, ia meminta agar proses penyelesaian tidak kembali mundur.

Advertisement

“Aset yang masuk dalam berkas perkara dan sudah clear and clear segera diserahkan kepada kami selaku paguyuban, karena memang putusannya harus diserahkan melalui paguyuban. Kejaksaan tetap berwenang, hanya tinggal melakukan pengawasan,” katanya.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi tersebut dilakukan melalui jalur damai dan konstitusional. PP-PSB, kata dia, tidak bermaksud menyerang institusi kejaksaan, melainkan ingin memperoleh kepastian atas hak yang telah diperjuangkan para korban.

Koordinator Lapangan PP-PSB, Gokma P. Sinaga, turut mengungkapkan kekecewaannya karena sejumlah upaya komunikasi yang telah dilakukan belum menghasilkan penyerahan aset secara nyata.

Ia menyebut, pihaknya sebelumnya telah menempuh berbagai cara, mulai dari mediasi hingga berkirim surat kepada kejaksaan. Bahkan, pembahasan mengenai penyerahan aset juga pernah dilakukan bersama Kajari Kota Bogor sebelumnya dalam pertemuan di Hotel Salak pada 29 Juli lalu.

Advertisement

“Sejak awal kami sudah banyak berjuang melalui mediasi dan bersurat. Saat itu disampaikan aset akan segera diberikan kepada para korban. Tetapi sampai hari ini belum ada pergerakan, padahal putusannya sudah inkrah,” tutur Gokma.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, menyatakan pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan para korban. Ia menganggap kehadiran PP-PSB menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kejaksaan untuk mencari penyelesaian yang tepat.

Agus mengatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempelajari seluruh dokumen dan dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami diberi amanah dan tanggung jawab untuk segera menyelesaikan itu dengan baik dan benar. Tapi kami tetap harus hati-hati. Setiap orang tentu punya keinginan, dan keinginan itu harus kami akomodir apakah bisa atau tidak. Kami harus menggunakan prosedur hukum,” jelasnya.

Advertisement

Ia menegaskan, pelaksanaan putusan pengadilan harus tetap mengacu pada amar putusan dan dokumen pelaksanaan eksekusi, termasuk P-48. Namun, dalam prosesnya, kejaksaan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

“Amar putusan seperti apa, P-48 seperti apa, harus kami taati. Kepastian hukum harus terlaksana, tetapi ada keadilan yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena kepastian hukum, keadilan justru dikesampingkan,” paparnya.

Agus mengaku perlu mempelajari kembali riwayat penanganan perkara tersebut sejak awal karena tidak terlibat dalam proses pada masa kepemimpinan Kajari sebelumnya.

Untuk itu, ia berencana mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak agar setiap aspirasi dapat dipertimbangkan secara berimbang sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Advertisement

“Saya harus mendengar semua belah pihak. Saya akan memberi porsi yang sama kepada semua pihak. Tuntutan mereka akan saya akomodir, begitu juga tuntutan pihak lain, sehingga lebih mudah bagi kami untuk mencari solusi,” pungkasnya. (Riza)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Berita Online paling Hade, Aktual dan Terpercaya.
Redaksi Perumahan Bogor Park Blok D 12 Pamoyanan Kota Bogor
Inquiry: bogorhdnews@gmail.com WA: 0818486109
Copyright © 2022 BogorHDNews.com. Theme by genbu.