Detik-detik Terakhir Jelang Cuti, Bima Rotasi 131 Pejabat

Eng Ing Eng – Jelang cuti dari jabatannya selaku Wali Kota Bogor, Bima Arya lakukan rotasi 131 pejabat. 106 pejabat struktural dan 25 pejabat fungsional eselon III dan IV Dan di lantil di Pemkot Bogor, Jumat (09/02/18).

Bima klaim, rotasi dan mutasi tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi kebutuhan yang mendesak yakni meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat.

Bima mengatakan, para pejabat tersebut dilantik tidak hanya berdasarkan hak prerogatif walikota, melainkan juga berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan berlaku.

Seperti halnya, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri RI melalui surat nomor 820/980/OTDA yang diterbitkan pada 6 Februari 2018 terkait hal persetujuan mutasi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional tertentu dilingkungan pemda Kota Bogor.

Selain itu, ada juga surat atas nama Gubernur Jawa Barat nomor 824/213/BANGRIR tanggal 6 Februari 2018.

Menurutnya, rotasi, mutasi, promosi adalah bagian yang sangat wajar dalam konteks pembinaan pengkaderan untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

“Ada kewenangan prerogatif Walikota disitu, namun tentunya harus sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Bima Arya.

Ia menceritakan, pelantikan pejabat tersebut merupakan sebuah hasil dari sebuah proses yang panjang, bukan hitung-hitungan di menit akhir.

“Bahkan sampai tadi pagi masih ada staf juga, ada di dinas dan ada di kelurahan. Menyampaikan harapan-harapannya. Mereka bilang, pak wali saya sudah lama di sini, saya ingin ke sana, saya merasa tidak cocok di sini, saya ingin geser ke sana,” ujarnya.

Masih kata dia, itu tidak mungkin untuk dilakukan karena ini bukan kesewenang-wenangan walikota secara pribadi, hitung-hitungan di last minute menggeser A ke B dan sebagainya, tidak bisa.

Diakuinya, hal ini merupakan suatu proses yang panjang, mulai dari usulan, pemabahasan di baperjakat, sampai persetujuan Mendagri dan Gubernur Jawa Barat. “Tidak bisa begitu saja, kita harus taat kepada aturan dan fatsun kepada atasan,” tambah Bima.

Politisi PAN itu melanjutkan,
alasan dilakukannya rotasi dan mutasi tersebut. Pertama, kata Bima, adanya kebutuhan untuk pengisian jabatan kosong karena pensiun maupun meninggal dunia.

“Ada 22 jabatan kosong yang harus mendesak diisi karena diperlukan untuk kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan publik,” tegasnya.

Kedua kata Bima, adanya keperluan untuk melakukan penyesuaian kepada aturan-aturan yang berlaku.  “Kita harus melakukan penyesuaian terkait dengan aturan bahwa kepala UPTD puskemas yang semula adalah pejabat struktural kemudian menjadi jabatan fungsional dengan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas,” terangnya.

Terakhir, alasan rotasi dan mutasi tersebut karena hadirnya kebutuhan penyesuaian terkait dengan munculnya atau hilangnya UPTD baru sesuai dengan peraturan perundang-undangaan yang baru.

“Diamantkan sesuai proses validasi dari Gubernur, bahwa UPTD tersebut harus segera diisi. Sesungguhnya masa ini telah melewati tenggat waktu bulan Januari. Jadi kita baru bisa realisasikan hari ini,” katanya.

Bima Arya juga menegaskan, pelantikan pejabat struktural dan fungsional di Kota Bogor lebih ramping jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Berdasarkan informasi, rotasi dan mutasi di Kota Bogor ini terbilang lebih ramping karena hanya terkait pengisian tadi dibanding daerah lain yg melakukan rotasi mutasi hingga 300-700 pejabat. Di kota bogor hanya sekitar 100 sekian yang konteksnya dibatasi tadi,” tambah dia.

Daerah yang dimaksud Bima Arya adalah Bupati Janeponto yang memutasi 262 pejabat, Gubernur NTB yang merombak 383 pejabatnya dan sejumlah daerah lainnya.

Terakhir Bima Arya juga berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sebaik-baiknya dengan kekuatan keikhlasan dan ketulusan.

“Jabatan itu amanah, jabatan itu kepercayaan, tidak usah khawatir atas hal-hal lain sejauh sesuai dengan aturan didorong oleh kekuatan ikhlas tadi. Insya Allah bapak ibu sekalian akan merasakan dan menikmati segala sesuatu yang indah pada waktunya,” ujar Bima.

Bima juga berpesan kepada aparatur di wilayah maupun OPD untuk memiliki sikap melayani dan memudahkan segala urusan warga, jangan pernah menyulitkan urusan warga.

Karena aduan warga dengan cepat bisa sampai ke mana saja. Sampai ke ponsel walikota, sampai ke tangan media, bahkan mungkin bisa sampai ke pemangku jabatan tertinggi di republik ini.

“Jadi sekali lagi mudahkan urusan warga, ikhtiarkan untuk selalu memberikan kebahagian kepada warga  dengan memaksimalkan pelayanan. Insya Allah pahala akan menanti pada saatnya nanti. Untuk pejabat yang bertugas di wilayah pesan saya jangan malas turun ke lapangan, dekat selalu dengan warga, rasakan denyut keseharian warga,” tandas Bima.