Warga Desak Kades Banjarwaru Mundur

[ciawi-engingengnews] Masyarakat Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sudah merasa habis kesabarannya. Warga mendesak Kepala Desa Iip Syarifudin mundur dari jabatannya karena Kades dinilai telah ‘merampok’ hak-hak mereka.

Kekecewaan warga Banjarwaru ini adalah klimaks dari berbagai persoalan yang terjadi selama dua tahun Iip menjabat. Meski telah kerap kali diingatkan namun tak pernah menggubris. Baik diingatkan secara lisan maupun resmi tertulis oleh Ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat.
Beberapa persoalan utama yang menjadi alasan masyarakat Banjarwaru, di antaranya terjadi banyak program fiktif, dugaan kuat tindak pidana penyunatan dana pembangunan rata-rata 50 persen, pemotongan dana bantuan bencana, pemotongan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per Kepala Keluarga Rp2 juta, dan tidak direalisasikannya Dana Desa sebesar Rp396 juta padahal telah ditransfer oleh Pemerintah dua hari sebelum bulan puasa.
Selain itu, hampir semua Ketua RT dan RW termasuk BPD tak dilibatkan dan diberitahu dalam urusan keuangan dan program pembangunan. Yang lebih parah lagi, stempel BPD diduga kuat dipalsukan oleh Kades hingga dikotori dengan terungkapnya kasus perselingkuhan Kades.
Ketua RW 03 Desa Banjarwaru, Emul, mengatakan, dirinya siap tampil terdepan jika diperlukan untuk membeberkan segudang bukti pelanggaran kinerja Kades.
“Hasil penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti,beberapa program pembangunan fiktif. Saya sangat miris. Kami sudah adukan ke Inspektorat dan DKP.
Biaya yang diterapkan tak sesuai dengan pagu anggaran yang tercatat di Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Rata-rata bantuan disunat 50 persen. Sudah saatnya amanat warga ke Kades dicabut,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Ketua RW 07 Tata. “Sama, di wilayah kami terjadi pemotongan dan penyelewengan dana oleh Kades. Warga siap menggugat,” tukasnya.
Ketua RW 10, Haris, malah mengatakan banyak warga dan pengurus yang jadi saksi mata pelanggaran yang dilakukan Kades. “Hak-hak warga sudah dirampok Kades,” tegasnya.
Ketua RW 02 Riri, menyontohkan, wilayahnya dapat bantuan dana turap Rp14 juta. “Saya tak tahu, ditutupi kades. Setelah diselidiki yang turun hanya Rp7 juta. Itu pun Rp 4 juta dana sumbangan warga. Masyarakat sudah geram,” jelasnya diamini Ketua RW 09 Endang dan Ketua RW 08.
Ketua RT RW dan tokoh masyarakat serta BPD makin geram setelah mendengar Kades Banjarwaru terlibat selingkuh. “Informasi ini sudah diketahui luas oleh masyarakat termasuk Polsek Ciawi,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Ketua BPD Banjarwaru,
Dede Rahmat alias Acil, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa masyarakat melalui Ketua RT dan RW banyak yang kecewa dan melaporkan buruknya kinerja Kades karena telah melakukan banyak pelanggaran aturan tingkat Pusat, Pemda, maupun Perdes.
“Semua laporan masyarakat telah kami terima dan kami crosscheck ke Pemkab Bogor. Dan benar adanya. Kami juga sudah berulang kali menyampaikan teguran secara lisan maupun resmi tertulis kepada Kades tapi tak digubris. Maka kami akan mengambil tindakan tegas. Senin besok akan kami layangkan teguran lagi ke Kades. Dana sebesar Rp2,66 miliar untuk Banjarwaru harus diselamatkan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam program RTLH BPD tak mendapat koordinasi termasuk tak melibatkan RT dan RW. “Padahal 18 warga penerima dari total 45 penerima semua teriak hanya mendapatkan Rp7-8 juta dalam bentuk barang. Dana RTLH dipegang Kades, seharusnya oleh tim,” beber dia.
Tak ada bedanya dengan mantan Kades Banjarwaru, Asep Mardiyanto. “Saya sudah memprediksi sejak awal kinerja kades buruk. Saya pernah lapor ke Bupati ada dugaan kuat korupsi dana jalan 50 persen dari Rp100 juta. Namun waktu itu sempat ditahan camat,” ujarnya.
Mantan Ketua BPD yang kini jadi anggota, Ahmad Firdaus, menandaskan, BPD selalu paksa Kades agar menggelar Musyawarah Desa (Musdes) karena banyak laporan masyarakat. “Tapi tak dilaksanakan. Semua sudah di-Perdeskan dan tak boleh diubah. Faktanya Kades jalan sendiri tak sesuai Perdes. Kades pernah memalsukan stempel BPD. Karena DD bisa cair kalau ada rekomendasi RAB yang diteken  oleh RT dan RW. Tapi ini aneh, RT RW dan BPD tak meneken tapi bisa cair,” tandasnya.(iw/10)