Pemkot Bogor Pastikan 2017 Biaya BPJS Guru Honorer Ditanggung APBD

Kota Bogor – Seperti yang tercantum dalam UU No 24 tahun 2012 tentang BPJS yang mewajibkan seluruh Warga Indonesia mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan. Nyatanya, dari 984.060 jiwa di Kota Bogor, baru 686.986 jiwa yang terdaftar BPJS Kesehatan. Atau baru 69,8%. Sementara sisanya, 294 ribu warga Kota  Bogor belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip dalam Forum Komunikasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Bogor di De Leuit, Jl.Pakuan No.3 Baranangsiang Bogor Timur, Senin (7/11/2016).
Dari forum komunikasi Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan menyepakati beberapa poin yang diantaranya bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang akan mendata dan memasukan tenaga honorer dan guru honorer menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor akan dilaksanakan mapping peserta JKN Kota Bogor agar lebih bersinergi.
Ade menegaskan terkait kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat dituntaskan secepatnya, salah satunya Disdik dan BKPP, yang diharapkan dapat menuntaskan perjanjian dengan para guru yang belum menjadi peserta JKN dan mulai 2017 pembayarannya akan dicover oleh APBD.
Melihat hal tersebut, Sekda Kota Bogor Ade Sarif Hidayat mengatakan, pada 2017 mendatang guru honorer (K2) akan diikut sertakan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
“Telah disepakati tahun 2017, biaya BPJS Kesehatan Guru K2 nantinya dibayar menggunakan APBD dan akan dibuat perjanjian,”ujar Sekda.
Disisi lain, dalam rapat internal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan cabang Utama Bogor, Mahat Kusumadi menambahkan, nantinya para guru honorer tersebut akan ditempatkan di kelas II.
“Kita juga akan minta data kepastian melalui Dinas UMKM dan data–data umum lainnya agar semua guru–guru honorer yang ada dapat terdata,” pungkasnya. (boy/001)