Jangan Bungkam Rakyat Dengan Isu Makar

Saat ini bagaimana tugas dari para penguasa untuk dapat membuat keadaan dan pandangan agar tercipta keadaan yang damai tanpa ada lagi lontaran lontaran kata – kata yg sekiranya dapat meresahkan rakyat

OLEH RYANTI SURYAWAN.

Bogor – Belakangan ini muncul berbagai isu politik yang semakin hari semakin mewarnai pemberitaan, baik di media sosial maupun media elektronik lainnya. Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tentang  adanya pihak yang menunggangi rencana Demonstrasi pada tanggal 2 Desember nanti.

Isu ini tentu semakin membuat suasana politik bergejolak, dan isu ini sudah menjadi tudingan serius, terbukti dengan maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya yang salah satu pointnya menyinggung soal Makar.

Isu Makar ini semakin bergejolak dengan seringnya Presiden berkunjung ke sejumlah Kesatuan TNI dan juga dengan Pimpinan Partai. Didalam pandangan perspektif politik,  Jokowi seolah ingin menyampaikan pesan kepada publik bila TNI utuh dalam genggamannya dan partai koalisi masih utuh mendukungnya sehingga pesan ini yg disampikan Jokowi, “jadi jangan mencoba coba untuk makar”. Ini pesan dalam perspektif logika politik yang coba disampikan Jokowi ke publik.

Makar dalam perspektif politik tidak bisa dianggap sepele, gerakan serius ini dapat pula  menggulingkan pemerintahan seperti yang diatur dalam pasal 107 KUHP atau dalam terminologi politik disebut Kudeta.

Di Indonesia pernah beberapa kali terjadi pertarungan kekuasaan yang berujung pergantian rezim. Dan karena ini berdasarkan konseptual dan pengalaman yang pernah terjadi bagi mereka yang hendak melakukan makar atau kudeta tentu tidak bisa serampangan. Mereka haruslah terlebih dahulu mempersiapkan ini secara matang dalam segala aspek termasuk harus mencari dukungan parlemen dan militer, tanpa persiapan yang matang rencana makar yang mereka lakukan sama saja dengan bunuh diri.

Dalam konteks dinamika politik saat ini, tudingan isu akan terjadinya makar sangatlah lemah. Adanya Demontrasi pada tanggal 2 Desember itu hanya focus pada tuntutan agar Ahok diproses secara adil dan transfaran serta di tahan terkait dugaan penistaan alquran . Bilapun demontrasi sempat menyinggung Jokowi, karena ada dugaan bila Jokowi melindungi Ahok.

Kegaduhan soal ini pun tampak semakin  jelas diperlihatkan Jokowi, sosok yang diharapkan memberikan kesejukan justru sering kali mengeluarkan pendapat atau komentar yang membuat kekhawatiran sendiri bagi publik, seperti pernyataan adanya aktor politik penunggang dibalik demonstrasi 411,  sang penunggang yang sudah bisa ditebak,  dan juga menghembuskan opini makar, ini tentu bisa dikatakan rezim panik, dan rakyat pun dibuat ikut panik.

Rasanya terlalu berlebihan untuk mengeluarkan istilah makar atau kedeta. Disaat kondisi relatif aman dan stabil. Ditambah lagi dengan komentar dari panglima TNI dan Polri yang menembakan peluru makar, justru ini membuat rakyat semakin panik dan muncul kegelisahan baru. Persoalan yang sebenarnya cukup sederhana dimana tuntutan agar Ahok diperlakukan sama dengan penista agama sebelumnya, lalu mengapa ini menjadi merembet ke isu makar.

Saat ini yg menjadi pertanyaan adalah, apakah yg namanya demontrasi dan menyampaikan  orasi dicap tidak pro terhadap NKRI ? Dan mengancam kedaulatan NKRI ?  Dan apakah sang pengkritik tidak pro terhadap program pemerintah? Tentu tidak seperti itu pandangannya. Karena negara kita adalah negara berbasis Demokrasi.

Diharapkan bagi para elit diatas sana,  jangnlah terlalu terburu buru untuk mengatakan bila ini makar, deteksi dulu dengan benar. Lagian siapa juga yang hendak makar ? Rakyat ? Yg bisa makar selama ini adalah militer, rakyat boro – boro makar, yang rakyat pikirkan itu bagaimana bisa makan.

Dan bila isu makar tidak terbukti, bisa jadi isu ini hanyalah untuk melindungi Ahok, dan seandainya pun rakyat hendak makar saat demo 411 kemarin yang diikuti lebih dari 2 juta orang, bagaimana istana sudah dikepung dari segala penjuru arah. Dan bila kudeta,  militer didukung rakyat, Kudeta pun sukses. Namun apa yang terjadi saat itu. Andaikata saat itu militer bermain mata dengan rakyat. Apa sulitnya menjatuhkan Presiden ? Namun tidak terbukti. Islam di Indonesia moderat tidak ingin melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Indonesia mempunyai undang –  undang terbaik dan terlengkap di dunia. Dimana didalamnya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk soal penistaan agama, dan ini tergantung penegak hukum menjalankan undang – undang yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan dan ketaatan terhadap undang undang di Indonesia.

Saat ini bagaimana tugas dari para penguasa untuk dapat membuat keadaan dan pandangan agar tercipta keadaan yang damai tanpa ada lagi lontaran lontaran kata – kata yg sekiranya dapat meresahkan rakyat. Dan semoga keadilan dapat ditegakan bagi siapapun yang terlibat didalamnya semoga tidak ada pandangan siapa yg dilindungi dan melindungi. (admin)

Salam Indonesia Raya