Catatan Merah 3 Tahun Bima – Usmar Di Kota Bogor

Apresiasi Dan Catatan Merah Untuk Kepemimpinan Kota Bogor Bima – Usmar

Kota Bogor – Tiga tahun sudah Kota Bogor dipimpin ole Bima – Usmar, namun masih banyak catatan hitam putih yang ditorehkan oleh pasangan yang dulu diusung oleh Partai Demokrat, PAN, gerindra dan PBB ini.
Tak urung Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, SH. ikut angkat bicara kaitan 3 tahun Kepemimpinan Kota Bogor dibawa kepemimpinan Bima – Usmar ini
“Saya tidak membaca bahan apapun terkait kinerja birokrasi dibawah kepemimpinan 3 tahun Bima – Usmar, semisal laporan pertanggung jawaban Walikota,” ungkap Sugeng, (07/4)
Menurutnya, pada zaman Kepemimpinan Diani Budiarto justru saya yang kritis, waktu itu mendapatkan LPJ Walikota sehingga dapat memberikan pandangan komprehensif. “Namun saat ini justru dibawah Kepemimpinan Bima – Usmar yg mengaku menerapkan transparansi, saya tidak melihat hal tersebut, sehingga catatan 3 tahun ini saya buat atas dasar penampakan kerja kasat mata saja,” ujarnya.
STS mengatakan, pertama terkait kebijakan SSA saat pertama kali diterapkan. waktu itu saya sampaikan bahwa berikan kesempatan pada Walikota untuk menerapkan baru dievaluasi. “UNTUK SSA ini saya mengapresiasi karena dapat membantu kelancaran pada posisi sekitar pusat kota,” ungkapnya
Namun menurut Sugeng, dampak kemacetan dari SSA pada wilayah lainnya kota harus segera diatasi.
Sementara pembuatan taman dan trotoar juga harus diapresiasi secara terukur, karena memang taman dan trotoar telah memberi keindahan untuk kota, dan dapat meningkatakan kepercayaan publik atas kotanya yg indah. “Taman-taman yang dibangun harus juga diapresiasi karena taman  bukan hanya membuat indah tapi juga adalah titik destinasi yg bisa meningkatkan interaksi warga,” tandasnya.
Sugeng menambahkan, taman-taman ini mestinya dapat mendorong perwujudan Kota Bogor yang civilize, beradab dan demokratis. Bila nyatanya warga Bogor tidak menjadi civil society yang maju bahkan menjadi fundamentalis, taman-taman yang indah dan dibangun dengan anggaran milyaran itu tidak memberikan makna apapun.
Catatan penting lainnya menurut saya adalah bahwa kebijakan Walikota selama 3 tahun mengesankan bahwa Walikota bukanlah pimpinan yang strong dan bernyali, salah satunya adalah tak mampu membenahi terminal yang berada pada pusat kota justru tidak terurus, kumuh dan tidak sehat. Saya menilai Pemerintah Kota bagaikan tidak hadir disana untuk memberikan hak warga atas terminal yg indah dan fungsional . “Walikota tidak mampu mengatasi kondisi terminal yang kumuh dan ini kontras pada jarak hanya 200 meter ada keindahan Lawang Salapan,” tegas Sugeng Teguh Santoso.
Selain persoalan terminal, menurut Sekretaris Jendral DPN Peradi ini juga mengkritik Walikota Bogor yang juga abai akan horor yg setiap saat menghantui warga miskin Kota yang mendiami lereng dan dibawah tebingan kota yang terancam tertimbun longsor. “Tindakan minimal untuk membuat aman dan nyaman warga belum ada yg dilakukan, semisal memperkuat turap ditebingan,” tegas Sugeng.
Pemerintah Kota Bogor juga tidak dapat memberikan stimulus agar dapat bersama sama DPRD membuat kebijakan Kota yang ramah HAM, untuk penyandang disabilitas, Kota ramah anak dan wanita yang dapat dibuat dalam bentuk Perda.
Khusus dalam kasus angkahong buat saya menunjukkan lemahnya kepemimpinan Walikota dalam sisi pengelolaan administrasi pemerintahan yg taat hukum. Meledaknya kasus korupsi angkahong juga menunjukkan lemahnya kepeminpinan dan kemampuan kordinatif Walikota atas satuan kerja dan juga atas lembaga sederajat (DPRD) . “Catatan pleger  harus diselesaikan secara hukum oleh Walikota agar status pleger tersebut bisa ditinjau oleh MA sehingga kinerja walikota tdk terhambat masalah hukum,” kata Sugeng.
Saya juga melihat problem latent pasangan Walikota dan Wakil yang sekarang ini tampaknya renggang dan cenderung jalan sendiri-sendiri dan kondisi ini tidak baik buat warga bogor. “Walikota dan wakil harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan beda sikap dan pendapat antar mereka agar fungsi layanan pemerintahan dapat berjalan baik, birokrasi tidak bingung tanpa kepemimpinan dan warga terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Dan yang paling penting Walikota Bima Arya harus diingatkan untuk berdiri teguh diatas Konstitusi. Pengalaman terkait Surat Edaran larangan Asyuro jangan terulang lagi dan Walikota harus cermat menegaskan sikap politik ke Indonesiaannya dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan gerakan-gerakan politik yang dibungkus sebagai gerakan keagamaan, bila gerakan tersebut sudah menentang prinsip-prinsip Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 serta perubahannya maka Walikota harus cermat. “Termasuk didalamnya adalah pemberian ijin administratif bangunan, kasus masjid imam bin Hambal yg ditolak oleh warga, harus menjadi perhatian serius Walikota. (boy/01)