Digandeng 'Pleger'Jadi Calon Wakil Walikota, Lsm Gerak Pertanyakan Independensi KPK

Eng Ing Eng – Keputusan calon petahana Bima Arya yang akhirnya menggandeng direktur pelayanan dan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A Rachim, untuk maju pada Pilwalkot Juni 2018 nanti, menuai sorotan dan kritikan tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu anggota KPK yang tidak menuntaskan tugasnya hingga pensiun dan lebih memilih terjun dalam dunia politik praktis, menjadi perbincangan panas di Kota Bogor. Otomatis lembaga anti rasuah itupun dipertanyakan independensinya.
Ketua LSM Gerak, Muhammad Sufi mengatakan, dengan memilih salah satu pejabat KPK ikut serta dalam Pilkada Kota Bogor adalah sebuah tanda tanya besar menyangkut independensi KPK.
Terlebih, selama ini masyarakat mendukung bahwa KPK sebagai lembaga yang tugas dan fokusnya dalam membasmi korupsi.
Namun dengan kejadian saat ini adalah sebuah pertanyaan besar  indenpendensi KPK dalam membasmi korupsi. Apalagi di Kota Bogor masih ada kasus korupsi yang besar dengan kerugian negara Rp43,1 Miliar.
Menurut Sufi, kasus itu pun saat ini masih di tangan Kejati Jawa Barat serta menyeret-nyeret nama Wali Kota Bogor Bima Arya.
“Dalam kasus korupsi di Kota Bogor yang merugikan keuangan negara Rp43,1 Miliar, dengan perkara mark up jual beli lahan Pasar Jambu Dua. Kasus ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam yaitu ditetapkannya dua nama pejabat daerah yang disebut dalam amar putusan hakim Tipikor Jawa Barat yakni Bima Arya (Walikota Bogor) sebagai pleger (atau turut serta). Ingat, kasusnya saat ini masih ditangani Kejati Jabar,” ungkap Sufi, Selasa (02/01/18).
Sufi menambahkan, dengan dilibatkannya fungsionaris KPK dalam perebutan kursi kepala daerah, secara tidak langsung bahwa Bima Arya diduga sedang meyakinkan kepada masyarakat, bahwa dirinya tidak bermasalah dengan kasus korupsi yang sekarang masih berjalan.
“Jadi dengan menggandeng orang KPK itu jangan sampai sebagai langkah untuk melindungi dirinya yang terkait kasus korupsi Angkahong,” jelasnya.
LSM Gerak berharap, kata Sufi, dalam pilkada tahun ini tidak ada satu calon pun terlibat korupsi. Jika itu terjadi, maka Kota Bogor akan dipenuhi koruptor dan terus berkembang biak jika sudah berkembang biak maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap begitu, tidak ada figur yang terlibat korupsi ikut Pilkada, karena nantinya akan berpengaruh besar kepada berbagai persoalan kedepannya,” tandas Sufi. (as)