DPRD Pertanyakan Keseriusan Walikota Tutup THM.

Eng Ing Eng – Rencana Wali Kota Bogor Bima Arya yang akan menutup Tempat Hiburan Malam (THM) bermasalah di Kota Bogor, mendapat apresiasi berbagai pihak tak terkecuali legislatif Kota Bogor.
DPRD nampak merespon positif akan rencana orang nomor satu di Kota Bogor itu. Namun keseriusan Walikota menutup THM itu masih dipertanyakan oleh pihak wakil rakyat.
Hal itu bukan tanpa alasan. Tetapi, karena sudah beberapa kali terbulti ada THM menimbulkan permasalahan Pemkot Bogor tidak melakukan tindakan tegas.
Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono mengaku, dirinya masih meragukan keseriusan Walikota untuk menutup THM bermasalah di Kota Bogor.
“Pemkot Bogor belum pernah mengeluarkan ijin untuk diskotik, jadi kalau mau ditindak tegas, bukan hanya THM bermasalah saja yang ditutup, tetapi diskotik juga harus di tutup,” kata Untung.
Menurut Untung, selama ini sering terjadi peristiwa keributan hingga menimbulkan korban jiwa di lokasi THM. Tetapi tidak pernah ditindak tegas.
“Kami mendukung langkah Walikota yang akan menindak tegas THM THM di Kota Bogor. Jadi jangan hanya berjanji saja, tetapi segera laksanakan penindakan tersebut,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Achmad Aswandi, Pemkot Bogor harus segera memeriksa seluruh ijin THM yang ada di Kota Bogor, termasuk tempat karoke.
Bahkan Politisi PPP itu mengungkapkan, bahwa persoalan ijin untuk THM ini sangat klasik dan Pemkot Bogor.
 
“Perijinan itu produk Pemkot Bogor karena mereka yang mengeluarkan. Kalau sekarang mereka (Pemkot) juga yang mempertanyakan, ini sangat aneh,” cetusnya.
Kiwong sapaan akrabnya ketua Komisi A DPRD kota hujan itu menambahkab, seharusnya mereka (pemkot-red) yang tahu, dan ketika usaha itu tidak ada ijinnya, maka sudah seharusnya ditindak tegas.
Masih kata dia, peristiwa yang terjadi di sekitar kawasan THM Lipss Club, bukan yang pertama kali terjadi, karena sebelumnya juga pernah beberapa kali terjadi peristiwa perkelahian hingga menyebabkan korban, baik korban luka luka hingga meninggal dunia.
“Jangan hanya ketika ada THM bermasalah, Pemkot Bogor langsung bergerak memeriksa THM dan mempertanyakan perijinannya, tapi di Kota Bogor juga banyak THM bermasalah, baik kaitan perijinan maupun jam operasionalnya. Semuanya harus ditindak tegas, jangan sampai ada tebang pilih,” tandasnya.
Sementara Anggota Komisi A, Jenal Mutaqin meminta agar keberadaan THM di Kota Bogor dikendalikan. Contohnya di wilayah Kecamatan Bogor Timur, banyak sekali tempat karoke baru.
Bahkan lanjut Politisi Gerindra itu, dalam tiga bulan terakhir, ada 3 THM karoke di Kota Bogor diantaranta TJ Star, Inul Vista di Kelurahan Pakuan dan Zoom di Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan.
“THM ini banyak mudhorotnya, jadi Pemkot Bogor jangan hanya satu dua THM saja yang ditindak, tetapi semuanya juga harus ditindak tegas. Tegakan aturan Perda sebenarnya terhadap pihak pihak yang melakukan pelanggaran,” pungkas politisi yang hobi moge itu.